tirto.id - Calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menjamin TNI akan bersikap netral pada tahun politik atau menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. Menurut dia komitmen itu tidak perlu diragukan lagi.
"Untuk tahun politik, saya sudah jelas soal netralitas TNI dan kami tetap netral di Pemilu 2024 dan kami sosialisasikan agar netral," kata Yudo usai menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat 2 Desember 2022 dikutip dari Antara.
Selain membangun soliditas antar-matra TNI, Yudo menambahkan pihaknya akan membangun sinergitas bersama dengan Polri.
"TNI tidak bisa bergerak sendiri bila tanpa soliditas dan sinergisme bersama Polri dan komponen negara lainnya, baik TNI dan komponen negara lainnya," tambahnya.
Yudo pun optimistis dengan masa jabatannya sebagai panglima TNI selama kurang lebih setahun, dia mampu mengejawantahkan visi dan misi yang dipaparkannya selama uji kelayakan dan kepatutan.
Komisi I DPR, tambahnya, juga akan mengecek visi dan misi yang dijalankannya dalam 100 hari pertama kepemimpinan sebagai panglima TNI.
"Wong itu menjadi komitmen saya. Tadi kan sudah RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum), fit and proper test ini kan ada pertanggungjawabannya, tidak hanya fit and proper test (lalu) selesai," jelasnya.
Sebelumnya, Rapat internal Komisi I DPR RI pada Jumat sore menyetujui Laksamana Yudo Margono sebagai panglima TNI setelah yang bersangkutan menjalani rangkaian uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon panglima TNI.
"Setelah mempertimbangkan pandangan fraksi dan anggota, maka Komisi I DPR RI memberikan persetujuan pengangkatan Laksamana TNI Yudo Margono sebagai panglima TNI," kata Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid di Kompleks Parlemen Jakarta.
Direktur Imparsial, Gufron Mabruri mengatakan pergantian panglima TNI harus bebas dari pertimbangan pragmatis-politik. Presiden Jokowi harus menghindari dan meninggalkan pola pragmatif-politis dalam pergantian jabatan tersebut, seperti mempertimbangkan unsur kedekatan dengan lingkaran kekuasan dan kepentingan dan keuntungan politik.
"Pola pergantian yang berbasis pada pragmatis-politis menjadi berbahaya, karena selain menjadikan TNI rentan dipolitisasi juga menggerus profesionalitas, merusak soliditas internal TNI, dan mengabaikan reformasi TNI," jelas Gufron melalui keterangan resminya, 13 November 2022 lalu.
Editor: Fahreza Rizky
