tirto.id - Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Saat dihubungi reporter Tirto, Hasto tak menampik soal adanya surat Keputusan Presiden (Keppres) tentang pengangkatan dirinya sebagai kepala BKKBN.
"Amin, terima kasih doanya," kata Hasto melalui pesan WhatsApp, Jumat (10/5/2019).
Hasto mengatakan, ia telah menerima pemberitahuan surat keputusan pengangkatannya sebagai kepala BKKBN itu via Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (Dirjen P2P) Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemberitahuan itu diterimanya Kamis (9/5/2019) sore.
"Saya baru mendapat kiriman SK via Dirjen [P2P Kemenkes] dan via WA [WhatsApp] ke saya," ujar Hasto.
Namun demikian, ia tidak mau berkomentar lebih jauh soal pengangkatannya itu. Terlebih Hasto yang juga merupakan dokter spesialis kandungan dan kebidanan ini sekarang masih mengemban tugas sebagai Bupati Kulon Progo.
"Masih kita tunggu kelanjutannya, semua tidak simple karena melepas jabatan bupati ada mekanismenya," kata Hasto.
Untuk itu, Hasto akan melakukan konsultasi dengan sejumlah petinggi baik dari Kementerian Kesehatan, internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang mengusungnya, serta berkonsultasi dengan gubernur.
Secara pribadi, Hasto mengatakan bahwa BKKBN secara teknis sejalan dengan bidang atau profesi yang dia geluti, yakni sebagai dokter spesialis kandungan dan kebidanan.
"Ya kalau dari sisi teknokrasi dari sisi teknis saya dianggap ada hubungannya karena saya ahli obgyn. Secara teknokrasi ada korelasi ke situ," jelasnya.
Namun, secara menajerial antara BKKBN dengan bupati menurutnya akan banyak perbedaan. Oleh karena itu jika nantinya mengemban tugas sebagai kepala BKKBN, kata dia, harus banyak belajar.
Sebelum ditunjuk sebagai Kepala BKKBN, Hasto mengakui belum ada komunikasi formal terkait penunjukkannya. Tetapi, lanjutnya, sekitar enam bulan lalu ia pernah berkomunikasi secara informal dengan sejumlah orang Kemenkes soal adanya jabatan yang kosong di BKKBN.
Di sisi lain, Hasto mengaku heran dengan surat Keputusan Presiden Nomor 33/TPA Tahun 2019 tentang pengangkatan dirinya menjadi kepala BKKBN bisa sampai beredar luas di media sosial.
"Saya heran, saya pikir itu rahasia hanya saya yang tahu. Lho kok sudah nyebar," katanya.
Dalam Keppres tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional itu telah ditetapkan oleh presiden pada 30 April 2019.
Keppres itu memutuskan, "Mengangkat Hasto Wardoyo sebagai Kepala BKKBN terhitung sejak saat pelantikan, dan kepadanya diberikan hak keuangan, administrasi, dan fasilitas lainnya setingkat dengan jabatan struktural eselon I.a"
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan telah ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Kabinet Farid Utomo.
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Dhita Koesno
