tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia menyebut ada perbaikan pemerataan pendapatan ditandai dengan rasio gini 0,40 per September 2015 atau menurun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,41.
"Ini artinya terjadi perbaikan pemerataan pendapatan," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin dalam jumpa pers di Jakarta, Senin, (18/4/2016).
Namun, menurut BPS, masih terdapat empat provinsi yang nilainya di atas rata-rata rasio gini nasional sebesar 0,40 yaitu Papua Barat dan Jawa Barat masing-masing 0,43 serta DKI Jakarta dan DI Yogyakarta masing-masing 0,42.
Rasio gini merupakan indikator dalam mengukur ketimpangan atau kesenjangan distribusi pendapatan masyarakat dengan skala 0 hingga 1, semakin tinggi nilai rasio gini maka makin tinggi ketimpangan di masyarakat.
Menurut Suryamin, kenaikan upah buruh pertanian 1,21 persen pada periode Maret-September 2015 dan kenaikan upah buruh bangunan sebesar 1,05 persen pada di periode sama berpengaruh terhadap perbaikan tingkat kesenjangan penduduk.
Sementara itu, berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Susenas) terdapat peningkatan jumlah pekerja bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian, dari bebas baik pekerja bebas pertanian maupun non pertanian dari 11,9 juta orang per Februari 2015 menjadi 12,5 juta orang pada Agustus 2015.
Berdasarkan data tersebut, Susenas menyatakan terjadi kenaikan pula pada aspek pengeluaran kelompok penduduk bawah. Kenaikan itu terjadi lebih cepat dibandingkan kelompok penduduk atas karena upaya pembangunan infrastruktur padat karya, bantuan sosial serta perbaikan pendapatan PNS golongan bawah.
Diperkirakan, jumlah penduduk perkotaan naik dari 52,55 persen per Maret 2015 menjadi 53,19 persen pada September 2015. peningkatan tersebut mengindikasikan peningkatan migrasi dari desa ke kota, akibat kenaikan upah buruh kasar.
"Dari penjelasan tersebut, terlihat rasio gini di daerah perkotaan tercatat sebesar 0,42 turun 0,01 poin dibandingkan Maret 2015 sebesar 0,43. Sedangkan, rasio gini di daerah pedesaan cenderung tidak mengalami perubahan yaitu tetap 0,33," kata Suryamin.
Berdasarkan tempat tinggal di daerah pedesaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 20,85 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 37,14 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 42,01 persen.
Berdasarkan tempat tinggal di daerah perkotaan, pengeluaran penduduk 40 persen terbawah mencapai 16,39 persen, pengeluaran penduduk 40 persen menengah mencapai 34,57 persen dan pengeluaran penduduk 20 persen teratas mencapai 49,04 persen.
"Untuk mengimbangi pengeluaran penduduk terbawah dan teratas maka sektor riil seperti manufaktur harus didorong. Kalau itu ditingkatkan dan disediakan bahan bakunya, maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat," ujar Suryamin.
(ANT)
