tirto.id - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ada 19 persen dari 90.967 responden BPS tidak patuh protokol kesehatan karena mengikuti atasan. Hal ini diungkapkan Kepala BPS Kecuk Suhariyanto dalam rilis survei yang dilakukan BPS.
“19 persen tidak menerapkan protokol karena aparat atau pimpinan tidak berikan contoh," kata Kecuk dalam konferensi pers rilis survei ‘Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi COVID-19’ secara daring dari Gedung BNPB, Jakarta, Senin (28/9/2020).
Dalam data yang dirilis BPS, angka tertinggi berasal dari tidak adanya sanksi dalam penerapan protokol kesehatan (59 persen). Kemudian diikuti tidak ada kejadian COVID-19 di daerah sekitar (39 persen), pekerjaan menjadi sulit jika menerapkan protokol kesehatan (33 persen).
Adapula yang beralasan harga masker, face shield, hand sanitizer atau APD yang mahal (23 persen), mengikuti orang lain (21 persen) dan lain-lain (15 persen).
Berdasarkan temuan tersebut, Kecuk berpendapat, "Tampaknya ke depan perlu sentuhan seluruh pimpinan dan aparat perlu berikan contoh di depan supaya masyarakat ikut.”
Menanggapi temuan tersebut, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo menilai masyarakat harus saling mengingatkan, termasuk kepada warga dengan status masyarakat tinggi. Ia justru mengajak masyarakat berani karena tindakan tersebut menyelamatkan banyak orang.
"Saya berani mengatakan bahwa semakin banyak orang yang berani menyampaikan pesan seperti ini, maka akan semakin banyak yang terselamatkan dan mereka yang bersedia berperilaku seperti ini. Dia berani menyampaikan pesan untuk patuh pada protokol kesehatan, sebenarnya pahlawan-pahlawan kemanusiaan sama seperti yang berjuang melayani pasien COVID-19 di rumah sakit," kata Doni usai mendengar paparan BPS di kantor BNPB, Jakarta, Senin.
Doni pun mengatakan, pemerintah sudah mengambil langkah mencegah penularan di pemerintahan dengan penerbitan surat edaran ketentuan ASN dalam bekerja.
Kemudian, pemerintah juga terus mengingatkan kepada para ASN untuk setiap detik beraktivitas dengan menerapkan protokol kesehatan dan melepas masker di momen tertentu.
"Apabila ada salah satu saja di antara pegawai yang terpapar COVID-19 itu bisa menulari yang lain," kata Doni.
"Makanya dalam beberapa minggu terakhir kami banyak mendapatkan informasi dari sejumlah media yang memberitakan ada klaster perkantoran ada puluhan kantor yang isinya terpapar mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan bisa mengurangi jumlah ASN yang terpapar," tutur Doni.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Abdul Aziz
