Menuju konten utama

BPN Sebut Rudiantara Etikanya Menurun dan ABS

Kubu Prabowo menyatakan bahwa ujaran Rudiantara "Yang gaji ibu siapa?" kepada pegawainya sebagai penurunan etika.

BPN Sebut Rudiantara Etikanya Menurun dan ABS
Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Dahnil Aznar Simanjuntak. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/foc.

tirto.id - Koordinator Juru Bicara (Jubir) Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Dahnil Anzar mengatakan ada penurunan etika pejabat negara pada pemerintahan Joko Widodo. Pernyataan tersebut dilontarkan lantaran sikap Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara yang melontarkan "yang gaji ibu siapa?" kepada pegawainya.

"Saya ingin katakan begini, ada penurunan etika fatsun [sopan santun] dari para pejabat publik kita. Kenapa, karena nafsu kekuasaan itu bahkan ingin menjilat presiden. Itu terlalu besar dan itu berbahaya sekali dan mungkin apa yang ditunjukan menteri adalah sikap asal bapak senang," ujar Dahnil di Universitas Paramidana, Jakarta Selatan, Jumat (1/2/2019).

Dahnil mengatakan, apa yang dilakukan Rudiantara merupakah hal yang tak pantas sebagai pejabat publik. Sebab kata Dahnil, semestinya sebagai menteri, Rudiantara juga bertanggung jawab kepada publik, bukan hanya kepada Presiden.

Kemudian ia juga menilai jika klarifikasi yang diberikan oleh Rudiantara belum cukup. Karena, Ia mengaku sudah menonton videonya secara utuh saat kejadian, dan menurutnya klarifikasi yang disampaikan Rudiantara tidak sesuai.

Karena itu, ia meminta calon presiden petahana Joko Widodo tidak mengajak serta para pejabatnya berkampanye.

"Saya pikir yang dilakukan kabinet mengajak Satpol PP lah, segala macam, gunakan aparat itu harus dihentikan. Kenapa, karena ini biaya mahal buat demokrasi kita kalau kemudian para pejabat publiknya miskin etika," ucap Dahnil.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menyebut pernyataan Menkominfo Rudiantara "yang gaji ibu siapa?" merupakan bentuk penegasan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bersikap netral terkait pilihan politiknya.

"Menkominfo hanya ingin menegaskan bahwa ASN digaji oleh negara sehingga ASN harus mengambil posisi netral, setidaknya di hadapan publik," ujar Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo, Ferdinandus Setu melalui keterangan tertulis yang diterima Tirto, Jumat (1/2/2019).

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Riyan Setiawan

tirto.id - Politik
Reporter: Riyan Setiawan
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Agung DH