tirto.id - Juru Kampanye Badan Pemenangan Nasional (BPN), Nasir Djamil, mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan membawa kasus lembaga pemasyarakatan yang penuh dalam debat Pilpres tanggal 17 Januari 2019 mendatang. Nasir menilai hal tersebut memang harus dibahas.
"Memang harus seperti itu, karena lapas banyak masalah, perlu dipertimbangkan jadi badan sendiri meski agak berat dalam konteks pembinaannya. Jadi seperti BNN, BNPT, [...] ini Badan Nasional Pemasyarakatan," kata Nasir saat ditemui di BPN Media Center, Selasa (8/1/2019) sore.
Nasir menilai, usulan ini muncul karena banyak masalah seperti kelebihan muatan lapas yang disebabkan penanganan narkoba yang tak profesional. Nasir mengatakan, UU Narkotika harus diubah sehingga korban harus direhab, bukan dipenjara.
"Kan ada program bersinar, yaitu Bersihkan Sindikat Narkoba. Tapi kita enggak tahu sampai mana nasibnya," katanya.
Nasir menilai, dengan direvisinya UU tersebut akan memperbaiki konsep penanganan korban narkotika. "Yang harus disikat adalah bandar dan sindikatnya. Mereka hanya disikat sesekali. Bahkan kadang-kadang yang ditemukan barangnya, tapi kelompoknya enggak," katanya.
Salah satu hal yang akan dilakukan Prabowo-Sandiaga, kata Nasir, adalah dengan meningkatkan integritas aparat penegak hukum yang selama ini dinilai masih lemah.
"Makanya ke depannya Kapolri harus memberikan teladan, pemimpin yang berintegritas. Pilih mana kapasitas atau integritas? Saya pilih integritas. Kalau bodoh dikit enggak apa-apa. Ada staf ahli. Buat apa pintar tapi enggak punya integritas, main sama cukong, terima uang sindikat, dan lainnya," katanya.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Alexander Haryanto
