tirto.id - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan daftar pertanyaan debat kepada para capres dan cawapres sebelum debat memicu kontroversi. Banyak kalangan mempertanyakan keputusan lembaga penyelenggara pemilu itu.
Meski ditentang banyak kalangan, Ketua KPU Arief Budiman menganggap kebijakan tersebut untuk menjaga martabat para kandidat. Dengan demikian, tidak ada kandidat yang dipermalukan dengan pertanyaan yang tak substantif atau menjatuhkan.
“Kalau dibocorkan itu, kan, kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu memang disepakati, diskusi dulu pembahasan metode debat itu. Pertama, kami harus menjaga martabat,” ujar Arief di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (7/1/2019) malam.
Kebijakan KPU itu kritik pengajar Komunikasi Politik UIN Jakarta Adi Prayitno. Menurut Adi, alasan KPU menjaga martabat paslon tak masuk akal karena memang bukan tugas dan fungsi mereka melakukan itu.
“Saya melihatnya alasan KPU memberikan daftar pertanyaan sebelum debat adalah hal yang lucu, aneh, dan enggak masuk akal [lelucon]. Tugas utama KPU sebatas memastikan debat berjalan lancar sesuai koridor dan tak langgar ketentuan. Toh, selama ini debat capres martabatnya tetap terjaga tanpa pertanyaan dikasih kisi-kisi,” kata Adi kepada reporter Tirto, Selasa (8/1/2019) sore.
Tak hanya itu, Adi menerangkan fungsi debat memang saling serang dan menjatuhkan lawan dengan dalil argumentasi dan data. Pembocoran pertanyaan justru menunjukan KPU takut dengan adu argumentasi itu.
“Itu alamiah dalam kompetisi pilpres. Ini debat pilpres, bukan pengajian agama. Jadi wajar ada dinamika dan intriknya. Kesannya KPU takut sekali dengan dinamika debat,” lanjutnya.
Debat Tanpa Gagasan Orisinal
Pada sisi lain, Adi menilai debat Pilpres 2019 akan menjadi debat teraneh yang pernah ada. Ini akan menjadi debat pertama yang tak diisi gagasan orisinal dan spontan dalam sejarah Pilpres.
“Debat akan hambar. Gagasan enggak akan orisinalitas. Hal tersebut karena sudah dikasih duluan pertanyaannya. Jawabannya akan menyesuai dengan pertanyaan,” kata Adi.
Pendapat serupa disampaikan Direktur Puskapol UI Aditya Perdana. Ia menilai debat Pilpres 2019 seharusnya dibiarkan berjalan senatural mungkin tanpa memberi tahu terlebih dahulu daftar pertanyaannya.
“Esensi dari debat itu penyampaian visi misi dan program. Di sisi lain kadang memang seperti talkshow dan entertain saja karena banyak dramanya. Namun harusnya KPU meminimalisir show dan entertain itu agar tidak dominan,” kata Adit kepada reporter Tirto.
Berkaca dari paslon yang sudah berpengalaman dan dikualifikasikan sebagai calon pemimpin, Aditya menyebut, paslon seharusnya bisa menjawab segala permasalahan bangsa yang dikategorikan dalam sejumlah tema dan pertanyaan dadakan tanpa kisi-kisi.
Kondisi seperti ini disebut Aditya memang bisa membikin paslon diam jika tak bisa menjawab. Situasi ini pula yang menurut Aditya dikualifikasikan KPU sebagai menjaga martabat.
“Seharusnya debat bisa natural, tanpa diciptakondisikan, apalagi sampai pakai contekan dan paper saat debat,” katanya.
Omongan Aditya tersebut disetujui oleh Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, ia menilai ketika debat nanti tak perlu ada contekan. Biar para paslon mengeluarkan semua argumen yang ada di kepalanya.
“Oke dengan kisi-kisi. Asalkan kedua belah pihak enggak bawa contekan, karena bawa contekan enggak menarik,” katanya.
Dikritik Wapres Hingga DPR
Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengkritik pemberian kisi-kisi pertanyaan untuk debat ini. Jika pertanyaan sudah diberikan terlebih dahulu, kata Jusuf Kalla, tim sukses akan ikut membantu menyiapkan jawaban.
“Kalau itu dibuka duluan, berarti yang menjawab itu tim. Nanti dirapatkan oleh tim demi tim. Nanti akhirnya yang pantas jadi wapres ya tim itu,” kata JK, sapaannya seperti dilansir Antara, Selasa siang.
JK juga menyebut masyarakat bakal tak punya pertimbangan untuk memilih capres-cawapres mendatang.
“Ini, kan, menguji kemampuan supaya publik mengetahui sebenarnya tingkat kemampuan calon ini. Banyak hal yang perlu ditanggapi langsung pribadi oleh yang bersangkutan, agar rakyat mempunyai pilihan dan jelas,” ujar JK.
Kritik juga disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, pemberian daftar pertanyaan oleh KPU kepada para paslon Pilpres 2019 merupakan hal yang aneh dan tidak memberikan efek kejut kepada konstituen yang akan memilih.
“Cukup aneh menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan. Kita ingin tahu apa yang menjadi dasar pemikiran kandidat dari kedua belah pihak terhadap isu-isu yang diajukan. Kalau sekarang dikasih bocoran soalnya, ya nanti tinggal ngapalin. Ini, ya, enggak asyik lagi,” kata Fadli di kompleks DPR RI, Senin kemarin.
Ia pun menilai debat sebatas formalitas belaka. “Itu yang saya sayangkan,” katanya.
Kendati demikian, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate memandang pemberian daftar pertanyaan itu dibutuhkan. Ini supaya debat menjadi lebih substantif.
“Agar proses debat berjalan dengan substansi yang terukur dan terarah. Ini debat calon pemimpin negara. Jadi materi dan subtansinya harus jelas apa yang mau disampaikan,” kata Johnny.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Mufti Sholih
