tirto.id - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen Doni Monardo menyebut hambatan terbesar penanganan kebakaran hutan di Indonesia akibat kurangnya peran-serta daerah dan kerja sama pejabat daerah dalam menyelesaikan konflik kebakaran hutan. Hal itu disampaikan Doni setelah BNPB mengevaluasi hambatan penanganan konflik kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
"Kurang peduli, rata-rata para pejabat atau pemimpin setingkat kabupaten atau kota di daerah," ujar Doni dalam konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, pada Sabtu (14/9/2019).
"Ada yang setiap undangan rapat [koordinasi penanganan kebakaran], tidak pernah hadir," lanjutnya.
Meski menuding minimnya peran serta pejabat daerah, mantan Danjen Kopassus itu enggan membuka nama-nama pejabat yang dimaksud. Ia justru berdalih kalau akibat kebakaran hutan justru membuat hutan menjadi lahan usaha. "Padahal kita semua tahu penyebab kebakaran adalah manusia 99 persen, 80 persen dari lahan akhirnya berubah jadi kebun," ujar Doni.
Doni khawatir peran serta pemerintah daaerah yang minim justru memicu kerugian negara yang besar. Ia khawatir, negara bisa merugi hingga 16,1 miliar dollar AS akibat kebakaran hutan yang terjadi pada 2015 silam. Ia meminta para kepala daerah ikut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.
Dalam data BNPB, pada 14 September 2019, kebakaran hutan tersebar di tujuh provinsi, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, serta Papua.
Total titik panas adalah 4012. Total lahan yang terbakar sejak Januari hingga Agustus 2019 seluas 328.724 hektare. Dari luas tersebut, 27 persen di antaranya adalah lahan gambut. Selebihnya, lahan mineral.
Dampak dari kebakaran hutan, dari data BNPB, antara lain adalah gangguan terhadap penerbangan, sehingga penerbangan ditunda atau dihentikan. Kemudian juga dampak kesehatan, terutama ISPA.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Andrian Pratama Taher
