tirto.id - Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan yang menyebut adanya intervensi Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta secara komunikasi politik dinilai tidak tepat. Bahkan dapat membahayakan keberadaan partai berlambang matahari itu di pemerintahan.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Iding Rosyidin mengatakan pernyataan Zulkifli tersebut dapat menciptakan spekulasi publik yang menganggap ada kerenggangan antara Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurut Iding, seharusnya hal itu menjadi konsumsi internal saja, tidak perlu diumbar ke publik.
“Publik kan tahu kalau Ahok didukung oleh pemerintah (Jokowi), dengan pernyataan Zulkifli publik akan menganggap keduanya (Jokowi-JK) renggang,” kata Iding kepada Tirto, Kamis (4/5/2017).
Iding menilai, sebagai politisi Zulkifli tidak sensitif ke publik, terlebih dengan posisinya sebagai Ketua MPR RI. “Kalau Fadli Zon yang ngomong oke lah. Kita sudah sama-sama tahu bagaimana dia,” kata dia.
Lebih jauh dari itu, Iding pun menyatakan pernyataan Zulkifli akan berpengaruh pada posisi PAN sebagai partai yang baru bergabung dalam koalisi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Menurutnya, pernyataan blunder tersebut akan membahayakan posisi PAN di kabinet kerja.
Seperti diketahui, dalam reshuffle kabinet Juli tahun lalu, PAN masuk dalam kabinet kerja dengan menempatkan kadernya Asman Abnur sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menggantikan politisi Partai Hanura, Yuddy Chrisnandy.
Menurut Iding, dalam evaluasi kabinet kerja tidak mustahil Presiden Jokowi akan mempertimbangkan blunder tersebut. Ia menilai pernyataan Zulkifli tersebut seolah menjadikan PAN sebagai musuh dalam selimut dalam koalisi.
Tidak hanya itu, kata Iding akibat dari pernyataan Zulkifli juga akan berimbas pada hubungan antara Jokowi dengan Anies. “Bagaimanapun Anies itu kan mantan menteri pendidikan Jokowi yang di-reshuffle dan salah satu juru bicara saat Pilpres 2014," katanya.
Selain itu, pernyataan Zulkifli itu juga dapat memengaruhi proses rekonsiliasi pasca Pilkada DKI Jakarta. Iding menilai kejadian tersebut bisa memperlambat proses rekonsiliasi ini. Seharunya, lanjut Iding, PAN sebagai koalisi PKS dan Gerindra dalam mengusung Anies-Sandiaga harusnya menghindari peluang munculnya isu politik semacam itu.
“Jelas ini akan mengganggu rekonsiliasi. Belum lagi Anies masih akan diributkan oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang mungkin akan menagih janji kepadanya karena merasa berjasa. Sedangkan Anies adalah nice guy yang pandai cakap tapi kurang tegas,” kata Iding.
Seperti diketahui, dua hari lalu dalam sebuah seminar nasional di gedung MPR RI, Zulkifli menyampaikan adanya intervensi Jusuf Kalla dalam pencalonan Anies sebagai gubernur DKI Jakarta.
“Jam 12 malam sampai jam 1 pagi itu ada intervensinya Pak JK. Pak JK boleh enggak ngaku, tapi saya dengar kok teleponnya," kata Zulikifli.
Dalam konteks ini, Anies Baswedan enggan berkomentar banyak. Menurut Anies, yang terjadi pada saat pencalonannya lebih rumit daripada yang diungkapkan oleh Zulkifli. “Saya rasa prosesnya lebih rumit dari itu, teman-teman cek saja ke pelaku yang terlibat langsung,” kata Anies di JCC (3/5/2017).
Senada dengan Anies, Sandiaga pun menyebut proses yang terjadi saat pencalonan Anies dan dirinya adalah sebuah politik tingkat tinggi.
“Saya lebih baik nggak komentar soal itu, itu politik tingkat tinggi. Saya fokus di Jakarta saja,” kata Sandiaga di Jalan Melawai, Jakarta Selatan, (3/5/2017).
Jusuf Kalla dan Anies Baswedan memang memiliki latar belakang organisasi yang sama. Keduanya merupakan alumni dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).
Jusuf Kalla Bantah Intervensi
Menurut Jusuf Kalla, sebagai orang yang moderat, Anies tepat saat itu untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Namun, ia membantah adanya intervensi dirinya terkait pencalonan Anies.
Ia menegaskan dirinya hanya mengusulkan kepada partai politik dan tidak ada intervensi. Keputusan tetap berada di tangan partai-partai politik pengusung.
“Kalau intervensi, saya memaksa keputusan, saya tidak, yang mengambil keputusan kan ketua partai, saya hanya berbicara. Apa salah?" kata JK seperti dikutip Antara, Kamis (4/5/2017).
Ia mengaku dirinya hanya berbicara dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo untuk mengusulkan Anies.
“Saya kan ke luar negeri waktu itu tentu berbicaralah, apa salahnya, kita bicara dengan pimpinan partai agar semuanya hasilnya baik, negara aman, maju, dan damai. Coba sekarang? Damaikan?" katanya.
Penulis: Abdul Aziz
Editor: Abdul Aziz
