Bisakah Gaji Guru Naik Jadi Rp20 Juta seperti Klaim Tim Prabowo?

Oleh: Damianus Andreas - 23 November 2018
Dibaca Normal 1 menit
Prabowo justru ragu dengan klaim Mardani Ali Sera yang menyebut gaji guru akan naik jadi Rp20 juta bila paslon nomor urut 02 itu menang di Pilpres 2019. Kok bisa?
tirto.id - Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno buka suara terkait klaim Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Mardani Ali Sera yang menyebut gaji guru akan naik menjadi Rp20 juta bila pasangan nomor urut 02 itu menang di Pilpres 2019. Ia mengklaim cara ini satu-satunya jalan membenahi kualitas pendidikan.

Sayangnya, Prabowo justru terkesan ragu dengan janji yang dilontarkan timnya itu. Selain mempertanyakan sumber dananya, calon presiden nomor urut 2 itu mengaku tidak ingin banyak janji yang malah ujung-ujungnya hanya membohongi masyarakat.

Prabowo mengindikasikan dirinya tidak ingin menambah beban APBN dengan janji kampanye semacam itu. Prabowo justru mengingatkan bila utang negara saat ini sudah sangat besar.

“Kenaikan ini, kenaikan itu, uangnya dari mana gitu lho? Kita utang terus, tiap hari utang kita Rp1 triliun,” kata Prabowo di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu lalu (21/11/2018).

“Jadi kalau saya ngomong janji ini, janji itu, kan saya bohong kepada rakyat [kalau tidak ditepati]” kata ketua umum Partai Gerindra itu.



Sebaliknya, bila Prabowo terlihat reaktif dengan pernyataan Mardani, Sandiaga Uno cenderung lebih kalem menanggapinya. Saat dikonfirmasi para pewarta di Hotel Shangri-La, Sandiaga menegaskan prinsip yang diusung pasangan Prabowo-Sandiaga adalah untuk meningkatkan kesejahteraan para guru.

Meski demikian, kata Sandiaga, kenaikan gaji guru hingga Rp20 juta tidak mungkin diterapkan untuk semua guru. Namun pada prinsipnya, kata Sandiaga, pasangan calon nomor urut 02 ini memikirkan soal kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Salah satunya dengan memberikan penghargaan.

Menurutnya, bentuk penghargaan kepada guru bisa ditunjukkan dengan cara memberikan kompensasi yang layak sehingga mampu menarik sejumlah talenta terbaik untuk berkiprah di dunia pendidikan. Akan tetapi, ia tidak menyebutkan secara pasti nominal dari kompensasi yang dimaksud.

“Kalau kita rewind sekitar 6 bulan lalu, sebetulnya guru-guru di Jakarta dengan tunjangan, sertifikasi, dan lain sebagainya sudah banyak memiliki gaji seperti angka yang disebutkan Pak Mardani,” kata mantan wakil gubernur DKI ini.

Alih-alih mempertanyakan klaim Mardani seperti halnya Prabowo, Sandiaga justru menilai janji yang diungkapkan Mardani sebagai pemikiran untuk dapat meningkatkan kesejahteraan guru. Karena itu, kata Sandiaga, perlu adanya kajian lebih lanjut bila ingin merealisasikannya.

Sandiaga menyebut, saat ini timnya tengah menghitung jumlah besarannya sehingga rencana menaikkan gaji guru tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, Sandiaga juga mengungkapkan keinginannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer.

“Dengan 20 persen jumlah yang dikhususkan untuk pendidikan [dalam APBN], kita mestinya bisa mengelola dengan lebih baik dan mendapatkan kebijakan yang lebih memberikan kesejahteraan bagi guru-guru,” kata Sandiaga.


Infografik CI Janji dan gagasan Politik prabowo sandi

Respons Kemenkeu

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghargai usulan yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru di tanah air.

Namun apabila usulan itu menyangkut soal anggaran, Sri Mulyani meminta agar sebelumnya dilakukan kajian yang komprehensif, seperti jumlah guru, kebutuhan anggaran, serta sumber dananya. Hal ini penting dilakukan agar tidak memunculkan masalah baru.

“Kalau ada ide dari salah satu pihak untuk menaikkan [gaji], tentu kita hitung saja,” kata Sri Mulyani, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu lalu (21/11/2018).

Sri Mulyani mengatakan kebutuhan anggaran pendidikan untuk tahun depan saja mencapai Rp492 triliun. Sementara untuk keperluan gaji beserta tunjangan profesi guru, BOS (Bantuan Operasional Sekolah), hingga alokasi anggaran yang ditransferkan ke daerah, kata Sri Mulyani, angkanya mencapai Rp117 triliun.

Dengan demikian, Sri Mulyani mengingatkan agar usulan sebagaimana disampaikan Mardani harus dilihat dari berbagai aspek. Tak hanya itu, ia juga memastikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) maupun Kementerian Agama saat ini terus mengevaluasi berbagai program pendidikan di semua tingkat.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Damianus Andreas
(tirto.id - Pendidikan)

Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Abdul Aziz