tirto.id - Pemerintah akan memulai tahap pra studi kelayakan atau Feasibility Studies (FS) dari proyek kereta semi cepat Jakarta-Surabaya sepanjang 730 kilometer itu.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah masih belum menentukan besaran total anggaran untuk proyek kereta api semi cepat Jakarta-Surabaya.
"Belum ketahuan anggaran. Masih FS," kata Bambang di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/3/2017).
Namun, lanjut Bambang besaran dana untuk tahap Feasibility Studies ditaksir mencapai Rp40 miliar yang akan diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"30-40 M [miliar]," kata Bambang saat menanggapi besaran dana itu.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Edi Sukmoro mengatakan bahwa pihaknya siap membantu proses Feasibility Studies kereta api Jakarta-Surabaya dan akan bekerja dalam waktu dekat ini.
"Mei ini mulai," kata Edi di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/3).
Ia mengatakan, proyek tersebut akan dijalankan dengan BPPT, Dirjen Perkeretaaapian, dan KAI. Nantinya, proyek tersebut akan menggunakan pendekatan Public Private Partnership (PPP). Namun, dirinya belum merinci besaran dana yang akan digelontorkan untuk proyek tersebut.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Perkeretaapian Kemenhub Prasetyo Budicahyono yang mengatakan bahwa pemerintah akan segera melaksanakan pra-FS proyek kereta Jakarta-Surabaya. Dirinya juga membenarkan proyek tersebut akan berjalan pada bulan Mei 2017.
"Mulainya awal Mei," ujar Prasetyo di tempat yang sama.
Ia mengatakan pra-FS akan berlangsung selama 7 bulan. Dana FS akan berasal dari APBN dengan rincian anggaran hampir mencapai Rp40 miliar. FS pun akan melibatkan ahli dari dalam dan luar negeri. Ia mengaku pemerintah akan menggunakan JICA sebagai expert dari luar negeri.
"Iya (JICA)," kata Prasetyo.
Meskipun 7 bulan, Prasetyo mengatakan pemerintah sudah bisa mengambil sikap untuk lanjut atau tidak proyek kereta api Jakarta-Surabaya pada bulan Juli mendatang.
Selain itu, mereka juga akan menentukan apakah kereta tersebut akan menggunakan mesin elektrik atau diesel dan kecepatan 160 km atau 300 km berdasarkan hasil FS. Ia mengaku tidak menerima titipan dari pemerintah baik Presiden atau Menko Maritim tentang jenis maupun mesin yang akan digunakan untuk proyek tersebut.
"Belum, tetapi masih di bawah 200 kilometer per jam," kata Prasetyo.
Sementara itu, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan FS untuk mengetahui kelayakan proyek serta besaran anggaran yang akan dikeluarkan. Luhut mengaku, pemerintah sudah menyiapkan timetable untuk pelaksanaan proyek. Rencananya, pra-FS akan selesai pada bulan Juli.
"Kita Juli sudah selesai pre studies. dari situ nanti kita lihat langsung detail. Kita berharap 2018 awal sudah mulai pekerjaan fisik," kata Luhut di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (24/3).
Pelaksanaan pra-FS sendiri akan melibatkan KAI dan JICA untuk proyek. Ia pun menegaskan tidak akan ada pihak asing yang ikut FS selain JICA. Luhut tidak memungkiri adanya kemungkinan penunjukan langsung kepada pihak tertentu terhadap proyek 730 kilometer itu saat disinggung proyek tersebut akan diserahkan langsung usai pre-FS selesai.
"Ya kita lihat saja. kan masih pre studies nih. bisa aja kita tender tapi kan ada right to match kan?," kata Luhut.
Luhut mengatakan, pemerintah berencana menetapkan kecepatan kereta berada di sekitar 160 km/jam hingga maksimal 200 km/jam. Ia mengatakan, sejumlah lintasan kereta akan dihilangkan untuk menjaga kecepatan kereta tetap stabil agar jarak tempuh hanya 5 hingga 5,5 jam.
Luhut memperkirakan, proyek kereta semi cepat dapat menelan anggaran hingga Rp30 triliun apabila menggunakan mesin diesel. Sementara apabila menggunakan sistem elektrik, lanjut dia, maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp 70 hingga 80 triliun.
Luhut mengatakan pemerintah tengah mencari model pembiayaan yang tepat untuk proyek kereta semi cepat. Akan tetapi, dirinya memastikan konsep pembiayaan proyek akan dilakukan dengan pendekatan Public Private Partnership (PPP).
"Kita bicara ada range PPP oleh pak Bambang Menteri Bappenas. Itu (PPP) kan macam-macam scheme-nya nanti sedang dicari sambil pararel dengan pre studies tadi karena menyangkut tadi capex-nya menyangkut macam-macam," kata Luhut.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Alexander Haryanto