tirto.id - Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) akan menggelar demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kompleks Parlemen RI, Senayan, Jakarta, Senin (11/4/2022). Mereka berunjuk rasa menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Koordinator BEM SI Kaharuddin mengatakan lokasi demonstrasi dipindah dari Istana Negara ke DPR dengan sejumlah pertimbangan. Salah satunya yakni karena kunci untuk menutup amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tentang masa jabatan presiden adalah melalui lembaga legislatif.
"Wakil rakyat agar tidak mengkhianati konstitusi negara dengan tidak melakukan amandemen, serta kawan-kawan daerah perlu disambut juga aspirasinya dari daerah," kata Kaharuddin kepada reporter Tirto, Senin (11/4/2022).
Selain itu, BEM SI pesimistis Presiden Joko Widodo akan menemui mereka apabila berdemonstrasi di depan Istana Negara, Jakarta. Kaharuddin mengklaim keputusan pemindahan lokasi demo merupakan hasil konsolidasi seluruh anggota BEM SI.
"Tidak akan mungkin [Jokowi menemui demonstran] dengan kondisi yang saat ini karena banyak kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan gerakan mahasiswa," ucapnya.
Kemudian, BEM SI berunjuk rasa di DPR karena Jokowi belum menjawab 18 tuntutan yang pernah mereka layangkan dalam aksi sebelumnya.
Demonstrasi di DPR rencananya digelar hari ini mulai pukul 10.00 WIB. Kaharuddin mengatakan ada empat tuntutan yang akan disampaikan mahasiswa dalam aksi tersebut, yakni sebagai berikut:
1. Mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai.
2. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret 2022 sampai 11 April 2022.
3. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode.
4. Mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan mahasiswa kepada presiden yang sampai saat ini belum terjawab.
Penulis: Adi Briantika & Riyan Setiawan
Editor: Gilang Ramadhan