tirto.id - Pemerintah memberi sinyal melakukan penyesuaian tarif listrik, Pertalite, Solar, hingga LPG 3 kilogram pada tahun ini. Hal tersebut dilakukan imbas dari tingginya harga minyak dunia dan dalam negeri.
Saat ini, harga harga minyak mentah Indonesia (ICP/Indonesia Crude Price) per Maret 2022 sebesar 98,4 dolar AS per barel. Padahal asumsi APBN 2022 hanya 63 dollar AS per barel.
Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan mengatakan, kenaikan berbagai komoditas tersebut mestinya tidak dilakukan dalam waktu dekat ini. Sebab, masyarakat baru saja mengalami kenaikan komoditas lain yang berdampak terhadap daya beli mereka.
Jika kenaikan komoditas secara bertubi-tubi ini terealisasi, maka masyarakat sama saja tak diberi kesempatan untuk bangkit.
"Beri ruang terlebih dahulu kepada masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka agar bisa lebih baik lagi," kata Mamit kepada reporter Tirto, Kamis (14/4/2022).
Mamit mengatakan, masyarakat baru saja memulai kembali roda perekonomian setelah hampir dua tahun dilanda oleh pandemi COVID-19. Sementara, dalam waktu dekat mereka menghadapi Idulfitri yang pengeluarannya akan lebih besar jika dibandingkan bulan lain.
"Setelah itu, bulan Juni akan memasuki tahun ajaran baru di mana akan ada pengeluaran untuk biaya anak sekolah. Jadi bisa di bayangkan beban yang harus ditanggung jika dilakukan kenaikan dalam waktu dekat ini," jelasnya.
Mamit khawatir, ketika seluruh komoditas tersebut naik akan menimbulkan gejolak di masyarakat yang justru menelan biaya semakin besar.
"Jadi, meskipun saya memahami kondisi pemerintah tapi tidak dilakukan dalam waktu dekat ini kenaikan tersebut," imbuhnya.
Pada prinsipnya, ia memahami kendala terkait beratnya beban keuangan negara karena kenaikan harga minyak dunia yang dibarengi dengan kenaikan ICP. Di mana setiap kenaikan 1 dolar AS ICP akan berdampak terhadap beban subsidi maupun beban kompensasi yang harus dibayarkan pada Pertamina maupun PLN.
"Di mana kenaikan subsidi LPG sekitar Rp1,47 triliun, subsidi minyak tanah sekitar Rp49 miliar, dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp2,65 triliun, serta tambahan subsidi dan kompensasi listrik sebesar Rp295 miliar," paparnya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif sebelumnya mengatakan, penyesuaian tarif listrik merupakan bagian dari strategi jangka pendek dalam menghadapi dampak kenaikan harga minyak dunia.
"Dalam jangka pendek penerapan tariff adjustment 2022 ini untuk bisa dilakukan. Akan ada penghematan kompensasi sebesar Rp7-16 triliun," ujar Arifin dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR, Rabu (13/4/2022).
Arifin mengatakan, penyesuaian tarif akan diterapkan pada 13 golongan pelanggan listrik nonsubsidi PT PLN (Persero). Dengan penerapan kembali penyesuaian ini, tarif listrik pelanggan nonsubsidi berpotensi mengalami kenaikan. Apalagi tarif listrik pelanggan nonsubsidi tidak pernah mengalami penyesuaian sejak 2017.
Tak hanya listrik, pemerintah juga mempertimbangkan untuk melakukan penyesuaian harga Pertalite dan Solar.
"Untuk jangka menengah dan panjang, akan dilakukan penyesuaian harga Pertalite, minyak Solar, dan mempercepat bahan bakar pengganti seperti KBLBB, bahan bakar gas (BBG), bioethanol, bioCNG, dan lainnya," tutup Arifin.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Fahreza Rizky
