tirto.id - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga negara sudah ditentukan jumlahnya dalam rapat kabinet seperti diminta Presiden Joko Widodo pada Kamis lalu. Bappenas menegaskan pemotongan tersebut tidak akan mengganggu kebutuhan anggaran untuk proyek yang tengah berjalan.
"Ada list (daftar), dan list itu sudah disetujui di rapat kabinet siapa dipotong berapa. Nanti list itu disesuaikan sendiri apa yang dipotong. Dengan begitu diharapkan tidak terjadi distorsi dalam pembelanjaan," ujar Kepala Bappenas Sofyan Djalil, saat ditemui usai ibadah Salat Jumat di Masjid Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta, Jumat (15/4/2016).
Sofyan menjelaskan pemotongan anggaran memang penting dilakukan sebab pendapatan negara diprediksi tidak bisa mencapai target dan terbatasi oleh defisit anggaran dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Selanjutnya, Sofyan menerangkan strategi kebijakan menyangkut program di kementerian selanjutnya akan dibuat hirarki prioritas program sehingga rancangan anggaran bisa sesuai. Dengan demikian, kelak program dengan prioritas paling rendah akan disesuaikan anggarannya terlebih dahulu agar tidak mengganggu proyek prioritas utama.
"Ke depan nanti kita akan prioritaskan program, prioritas pertama prioritas kedua, ketiga dan seterusnya, kita list. Kalau ada perubahan maka yang paling prioritas bawah dipotong dulu, agar tidak mengganggu proyek-proyek yang berprioritas tinggi," ujar Sofyan.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta kementerian dan lembaga negara untuk memotong anggaran belanja sebesar Rp50 triliun guna menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Perubahan.
"Kepada seluruh kementerian lembaga agar dalam APBN Perubahan itu dipotong Rp50 triliun kurang lebih dari biaya-biaya operasional, belanja-belanja operasional, belanja-belanja barang yang tidak prioritas," kata Presiden Jokowi di Pulau Karya, Kepulauan Seribu, Jakarta, Kamis (14/4/2016).
Belanja tidak prioritas yang dimaksud presiden antara lain perjalanan dinas, seminar, rapat, atau pun pengadaan mobil dinas. (ANT)
Penulis: Mutaya Saroh
