tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Bank Indonesia serta perbankan, terutama bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengawal kementerian/lembaga, pemerintah daerah dalam implementasi sistem kartu kredit pemerintah domestik (KKP). Hal itu dilakukan agar pembayaran pembelian barang pemerintah di masa depan tidak terhambat.
"Kecepatan pembayaran mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya sudah masuk ke rekening kita," kata Jokowi dalam acara program kartu kredit pemerintah domestik (KKP) dan QR code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta, Senin (29/8/2022).
Jokowi mengingatkan Indonesia sudah membangun komitmen soal pembelian produk-produk dalam negeri pada 24 Mei 2022 lalu. Tercatat komitmen pembelian produk-produk dalam negeri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BUMN mencapai Rp800 triliun.
Lebih lanjut, Jokowi berharap langkah itu tetap dilakukan. Karena berdampak signifikan bagi perekonomian dalam negeri, terutama barang yang dibeli produk UMKM. Sementara itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta agar uang dari rakyat tidak dibelanjakan untuk membeli barang asing.
"Jangan sampai saya udah pesen betul saya pesan betul sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah baik dari pajak maupun PNBP masuk menjadi APBN, masuk menjadi APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," ungkapnya.
"Ini yang terus kepala LKPP saya sampaikan berkali-kali agar sistem yang mengawal ini betul-betul segera bisa selesai dan daerah semuanya dengan semangat yang sama, membeli produk-produk dalam negeri," imbuhnya.
Lalu mantan Walikota Solo juga berpesan agar QRIS bisa dihubungkan antarnegara. Diharapkan dengan langkah itu para pelaku UMKM dan dunia pariwisata tanah air lebih mudah dalam bertransaksi.
"Kita harapkan terjadi efisiensi dan kita tidak hanya menjadi pasar, tidak hanya menjadi pengguna tapi kita juga memiliki sebuah platform aplikasi yang bisa nantinya penggunanya semakin banyak," ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menuturkan KKP digital dan QRIS merupakan upaya mengakselerasi ekonomi digital tanah air dan penguatan kerja sama di ASEAN. Dia optimistis KKP digital dan QRIS menjadi alat pembayaran kartu kredit barang dan jasa Indonesia di masa depan.
"KKP domestik ini akan dapat memfasilitasi pembelian barang dan jasa pemerintah, baik pusat maupun daerah dengan skema pembayaran kartu kredit pemerintah yang pemrosesannya dilakukan secara domestik," ungkapnya.
Perry mengakui koordinasi dilakukan dengan Kemenko Maritim dan Investasi, OJK dan bank yang tergabung dalam Himbara untuk proyek KKP domestik. Pada tahap awal implementasi KKP domestik akan dilakukan melalui interkoneksi QR Indonesia Standard (QRIS). Interkoneksi QRIS ini sudah didukung 85 penyelenggara QRIS dan sekarang 20,3 juta merchant.
"Sekaligus QRIS ini juga sudah dilakukan untuk mendukung gerakan bangga buatan Indonesia, gerakan bangga wisata Indonesia. khususnya bagi pelaku UMKM untuk dapat bertransaksi secara digital," bebernya.
Lalu,program KKP digital dan QRIS merupakan tindak lanjut cetak biru (blueprint) sistem pembayaran Indonesia. Program digitalisasi pembayaran sudah dimulai sejak Mei 2019 lalu.
Langkah tersebut merupakan upaya men-digital-kan sistem pembayaran dalam rangka akselerasi dan integrasi ekonomi. Kemudian keuangan digital nasional seperti peluncuran QRIS pada 17 Agustus 2019 lalu dan tidak ada pembayaran digital yang diakui di luar QRIS.
"Oleh karena itu kenapa tadi 20,3 juta merchant, 90% itu UMKM, dan penggunanya sekarang adalah sudah 22,2 juta. Terima kasih kepada para perbankan sistem pembayaran yang mendukung upaya-upaya ini," ucapnya.
Bank Indonesia juga sudah meluncurkan sistem pembayaran digital lain seperti BI Fast, yaitu sistem pembayaran tiada henti dengan biaya Rp2.500 per transaksi. Dia mengatakan, pengguna BI Fast sudah mencapai di atas 50 peserta dengan angka pembayaran di atas 50 persen.
"Sekarang kepesertaan BI Fast sudah 77 peserta dan 85% dari pembayaran ritel sudah menggunakan BI Fast. Reformasi pengaturan juga kami lakukan untuk membentuk unicorn-unicorn dan Megacorn di Indonesia secara interkoneksi," ungkapnya.
QR Indonesia dan Thailand Sudah Tersambung
BI juga mulai menghubungkan pembayaran Indonesia dengan ASEAN. Pada Mei 2022 lalu, 5 gubernur bank sentral, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina sepakat menyambungkan sistem pembayaran mereka. Per hari ini QR Indonesia dan Thailand sudah tersambung penuh.
Transaksi pariwisata dan perdagangan UMKM pun sudah bisa tersambung dengan adanya sistem tersebut. Di luar Thailand, Perry mengaku Malaysia sedang tahap uji coba sementara Singapura sedang tahap finalisasi dan tandatangan.
"Dalam waktu dekat 5 negara kita bisa melakukan digitalisasi sistem pembayaran, cross-border, QR, fast payment dengan pembayaran mata lokal mata uang lokal yang sekaligus mendukung pariwisata, mendukung UMKM, dan juga mendukung Ekonomi keuangan digital secara nasional," kata Perry.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Intan Umbari Prihatin
