Indeks Anggaran Belanja Kementerian Dan Lembaga Negara

Jokowi mewanti-wanti agar tidak ada barang impor yang diubah sedemikian rupa seperti barang lokal agar bisa dibeli pemerintah.

Presiden Jokowi menyerukan seluruh Kementerian atau Lembaga (K/L) memprioritaskan pembelian produk dalam negeri di e-katalog.

Presiden Joko Widodo meminta BI serta perbankan untuk mengawal kementerian/lembaga, pemda dalam implementasi sistem kartu kredit pemerintah domestik.

Belanja kementerian dan lembaga negara tahun anggaran 2022 dipangkas sebesar Rp24,5 Triliun.

Presiden Jokowi meminta agar kementerian dan lembaga terus memonitor belanja anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jelang Kuartal IV 2021.

Jokowi meminta berbagai data, baik daerah maupun pemerintah pusat, disatukan dalam data center nasional.
 

Fraksi Gerindra beralasan tak mneyetujui RAPBN 2019 karena tidak ada anggaran untuk pendeteksi tsunami di BMKG dan Basarnas.

Kemenkeu disebut hanya melaporkan Rp4,9 triliun dari total anggaran pengadaan barang dan jasa sebesar Rp24 triliun pada 2017.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan pemotongan anggaran belanja kementerian dan lembaga negara tidak akan mengganggu kebutuhan anggaran untuk proyek yang tengah berjalan.