tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti agar tidak ada barang impor yang diubah sedemikian rupa seperti barang lokal agar bisa dibeli pemerintah.
Ia meminta agar ada penerapan reward and punishment (sanksi dan apresiasi) jika ada pihak yang membeli atau tidak barang lokal. Ia pun tidak memungkiri reward and punishment tersebut berkaitan dengan tunjangan kinerja.
Dalam Business Matching Produk Dalam Negeri di Jakarta, Rabu (15/3/2023), Jokowi mengingatkan agar jajaran mulai menggunakan platform kartu kredit pemerintah sendiri dan membeli barang sendiri.
Ia juga tidak ingin barang yang dibeli hanya sekadar barang impor yang ganti kulit demi bisa dibeli. Ia memastikan akan menindaklanjuti jika ada upaya repackaging barang impor.
"Jangan sampai saya dengar ini ada hanya diganti kulitnya, dalamnya tetep barang impor, repackaging. Dipikir saya enggak tahu? Ini hati-hati," kata Jokowi, Rabu (15/3/2023).
"Saya perintahkan ini pada Polri untuk dicek betul kalau ada seperti ini. Mau bohong-bohong terus kita," tegas Jokowi.
Jokowi juga mengaku bahwa pemerintah akan mengatur pembelian barang dalam negeri sebagai bagian tunjangan kinerja (tukin). Ia menilai, pejabat akan semangat untuk bertindak ketika berkaitan dengan tukin.
"Saya sudah bilang ke KemenPANRB untuk tukin, ini kalau masuk ke tukin semuanya semangat, akan kita hubungkan dengan pembelian produk dalam negeri di kementerian lembaga kabupaten kota dan provinsi. Dah sekarang kita enak," jelas Jokowi.
Jokowi lantas mengingatkan cerita soal impor aspal. Ia bercerita, Indonesia dulu impor aspal hingga 80 persen. Namun, saat kunjungan kerja di Buton, ia melihat produksi aspal skala besar. Ia pun langsung berinisiatif dengan meminta Menteri PUPR untuk menghentikan impor.
Oleh karena itu, Jokowi menilai, penyerapan produk dalam negeri diyakini akan semakin tinggi dengan ada tukin. Akan tetapi, ia mendorong agar ada sanksi jika ada yang tidak membeli barang dalam negeri.
"Jadi saya harapkan nanti akan kita cek lagi agar semuanya menjadi optimal dan kalau tukinnya tadi sudah mestinya harus ada sanksinya juga," kata Jokowi.
"Kalau masih beli baik BUMN, BUMD, provinsi, kabupaten, kota, kementerian, lembaga masih coba-coba untuk beli produk impor dari uang APBN, APBD, BUMN, dah sanksinya, tolong diluruskan Pak Menko. biar semuanya kita bekerja dengan sebuah reward dan punishment, semuanya," jelas Jokowi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
