tirto.id - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brojonegoro mengatakan, investor swasta bakal diberi ruang untuk membangun di lokasi Ibu Kota baru setelah rancangan atau masterplan tata ruang dan wilayah selesai.
Ia menargetkan, masterplan yang melingkupi Kabupaten Penajem Paset Utara dan Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur, itu selesai tahun depan.
“Master plan itu untuk daerahnya. Mana zonasi untuk pemukiman, mana kawasan komersial, mana untuk pemerintahan, maka kita akan buka kesempatan itu [investasi] untuk swasta,” kata dia, ditemui usai membuka Rapat Teknik Nasional Kepala Badan Pusat Statistik 2019, di Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).
Investasi swasta memang diperlukan dan jadi salah satu dari tiga sumber utama pendanaan Ibu Kota baru. Namun, pemerintah belum mengumumkan skema investasi swasta tersebut, kecuali lewat kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Di luar investasi, pemindahan pusat pemerintahan RI juga akan ditopang oleh APBN serta penugasan BUMN.
Bambang bilang, pembangunan tahap pertama bisa dimulai tahun depan dan ditargetkan rampung pada 2024. Pembangunan itu, kata dia, meliputi infrastruktur jalan, Istana, tempat ibadah, masjid, kantor pemerintahan, kantor kementerian, parlemen, dan perumahan penunjang.
“Paling cepat tahun depan dimulai konstruksinya. Awal 2024 paling lambat, mulai pemindahan [Ibu Kota baru],” ujar dia.
Ia juga menambahkan, sampai saat ini belum ada nama baru untuk Ibu Kota ini.
“Belum ada namanya. Tetap Ibu Kota Negara namanya,” kata dia.
Penulis: Zakki Amali
Editor: Hendra Friana
