tirto.id -
Dewan Pembina Penerus Negeri Bahlil Lahadalia mengklaim, dia merupakan orang yang pertama kali mencetuskan jabatan Presiden RI diperpanjang menjadi tiga periode.
Hal ini Bahlil menyatakan menyusul diungkitnya jabatan presiden menjadi tiga periode oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Bahlil menyebutkan, dalam tudingan Hasto, ada pihak yang menyuruh agar jabatan Presiden menjadi tiga periode. Ia pun mengklaim tak ada yang memintanya untuk mencetuskan soal jabatan presiden tiga periode.
Menurut Menteri Investasi itu, jabatan tiga periode dicetuskan berdasar sebuah survei yang diadakan ketika pandemi COVID-19.
"Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau menyampaikan ya, yang ngomong tentang isu pertama, itu Bahlil Lahadalia, buka itu di semua media," katanya di acara deklarasi Penerus Negeri di Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).
”Dan saya tidak pernah diperintah siapapun. Jadi, itu adalah ide dalam menanggapi hasil survei di era pandemi [COVID-19]," lanjut dia.
Bahlil berujar, jabatan Presiden RI tiga periode bisa dilakukan, jika ide itu baik untuk masyarakat Indonesia. Namun, jika sebaliknya, jabatan Presiden RI tiga periode tak harus dilakukan.
Bahlil meminta agar masyarakat menyalahkan dirinya karena telah mencetuskan ide Presiden RI tiga periode.
"Kalau ide saya itu bagus, silakan diikuti, yang penting secara konstitusional. Tapi kalau tidak, jangan dikembangkan, jangan dilakukan. Itu salah saya, Bahlil, bukan salah siapa-siapa," tuturnya.
Bahlil menambahkan, ia mengaku terheran-heran karena isu jabatan Presiden RI menjadi tiga periode kembali diungkit belakangan ini.
"Sudah berlalu, kok masih ada yang bicara tiga periode itu dari seseorang," sebutnya.
Hasto Kristianto sebumnya membeberkan bahwa dirinya sempat menanyakan kepada salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju saat adanya usulan jabatan presiden tiga periode. Menteri itu, kata Hasto, adalah sosok yang mengklaim memiliki big data.
Menurut Hasto, menteri tersebut menyatakan bahwa awal mula usulan perpanjangan masa jabatan presiden muncul dari sosok "Pak Lurah". Julukan itu sendiri diketahui tertuju kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sebelumnya, saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfimasi kalau sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu, saat itu, dikatakan sebagai permintaan Pak Lurah," kata Hasto di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Ditambahkan Hasto, permohonan itu memang disampaikan kepada PDIP. Lalu, Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum menegaskan bahwa sikap partai tetap berpatokan pada konstitusi di mana masa jabatan presiden hanya dua periode.
"Saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga di depan publik Indonesia, bahwa itu memang ada," ucap Hasto.
Hasto membeberkan, sosok Pak Lurah itu memang tidak pernah menyuarakan secara langsung kepada PDIP.
Baca juga artikel terkait PRESIDEN TIGA PERIODE atau tulisan lainnya dari Muhammad Naufal
tirto.id - Politik
Reporter: Muhammad Naufal
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Maya Saputri
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Maya Saputri
