Bahlil akan Batasi Produksi Nikel Setengah agar Tak Oversupply

tirto.id - Pemerintah tengah mengkaji langkah untuk mengatur pasokan nikel di pasar global guna menahan kejatuhan harga akibat kondisi kelebihan pasokan atau oversupply. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah meminimalisasi hingga melakukan moratorium terhadap pengembangan industri nikel yang hanya menghasilkan produk setengah jadi.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa intervensi ini dilakukan agar industri nikel nasional bergeser ke arah hilirisasi produk akhir yang memiliki nilai tambah lebih tinggi.

“Kami dapat pertimbangkan untuk industri setengah jadi ini kami mulai mencoba meminimalisir, bahkan mungkin melakukan moratorium, sementara yang kami dorong adalah industri yang produk hilirnya langsung," kata Bahlil di Hotel Raffles Jakarta, Rabu (7/10/2026).

Dia menjelaskan industri dalam negeri saat ini masih menghasilkan produk setengah jadi. Sedangkan, cadangan nikel yang dihasilkan juga masih cukup besar, yakni 2,5 juta ton di tengah pasokan dunia yang berlimpah.

Bahlil menekankan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam membiarkan pasokan nikel melimpah hingga membanting harga di pasar internasional.

Pasalnya, penurunan harga nikel berpotensi memangkas penerimaan negara sekaligus merugikan para pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah bakal memperketat dan mengatur kuota produksi smelter, meskipun kapasitas terpasang pabrik pengolahan di dalam negeri terbilang tinggi.

"Sekalipun kebutuhan smelter itu tinggi, kami melihat produk akhirnya terhadap supply and demand global itu bagaimana. Kalau kami mengikuti terus permintaan smelter, harga kita pasti akan jatuh. Karena itu, ada namanya strategi,” ucapnya.

Pemerintah telah menetapkan kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) nikel 2026 sebesar 260 juta hingga 270 juta metrik ton (mt). Namun, kebutuhan bijih nikel dari smelter yang telah terverifikasi mencapai sekitar 320 juta ton pada tahun ini.

Hal ini diungkap oleh Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM, Cecep Mochammad Yasin. Menurut Cecep, kebutuhan itu juga masih berpotensi bertambah seiring dengan beroperasinya sejumlah smelter yang masih tahapan pembangunan.

“Smelter saat ini terverifikasi bahwa yang akan terbangun khususnya untuk nikel itu di angka 320 jutaan (mt) yang kami dapatkan. Tapi, memang tentunya itu masih berkembang dari tahun ke tahun,” kata Cecep di acara BIG Downstream Insights 2026, Selasa (6/10/2026).

Merespons hal itu, Bahlil menegaskan tidak semua kapasitas produksi harus dioptimalkan. Hal ini untuk menjaga harga nikel di tingkat global.

“Kalau harganya jatuh, pemerintah tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal, pengusahanya juga sama. Barang kita kan enggak boleh dijual murah. Jadi, kemungkinan besar, sekalipun kapasitas terpasang katakanlah 10, mungkin yang bisa berproduksi selama masih oversupply tidak sampai 10," jelasnya.

Selain faktor kestabilan harga dan pendapatan negara, kebijakan pembatasan pasokan ini berorientasi pada keberlanjutan sumber daya alam yang sifatnya tidak terbarukan demi menjaga cadangan bagi generasi mendatang.

"Kita kan enggak mau barang kita dijual murah. Perbedaan antara nikel, batu bara, dengan sawit itu beda. Kalau sawit dia berbuah terus, kalau tua tinggal replanting. Kalau nikel dan batu bara diambil kan enggak bisa berbuah. Jadi, tolong kita jaga, ini juga harus berkelanjutan untuk masa depan bangsa," tuturnya.