tirto.id - Debat pamungkas Pilpres 2019 yang digelar KPU malam ini bakal mengangkat tema seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dua pasangan capres-cawapres akan beradu gagasan soal strategi mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan di tanah air.
Salah satunya, soal investasi dan penanaman modal yang belakangan banyak dikritik karena gagal mencapai target Rp765 triliun pada 2018. Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan, modal yang masuk hanya mencapai Rp721,3 triliun.
Padahal di tahun sebelumnya, kinerja investasi bisa melampaui target sebesar Rp678,8 triliun dengan capaian sebesar Rp692,8 triliun.
Selain tak mencapai target, pertumbuhan investasi sepanjang tahun lalu juga melambat bila dibandingkan dengan periode yang sama pada 2017. Jika tahun itu, total penanaman modal naik hingga 13 persen, maka pertumbuhan pada 2018 hanya mencapai 4,1 persen.
Capres petahana Joko Widodo sempat geram atas minimnya capaian investasi pada 2018. Sebab, selain akselerator perekonomian, investasi sangat penting untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia yang tengah melempem.
Indonesia, menurut Jokowi, tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN. “Investasi dan ekspor kita sudah ditinggal. Kalah dengan Singapura. Dengan Malaysia, ya kalah. Thailand, ya kalah. Filipina, ya kalah, Vietnam, ya kalah. Kita tidak mau lagi ditinggal Kamboja, Laos," kata Jokowi.
Menurut BKPM, ketidakpastian ekonomi global akibat perang dagang Cina dan Amerika Serikat adalah faktor utama penyebab capaian 2018 tidak secemerlang yang diharapkan. Tak hanya Indonesia, hal ini juga berdampak pada investasi di seluruh dunia yang diperkirakan turun hingga 20 persen.
Namun, ekonom dari Institute for Development of Economies and Finance (Indef) Achmad Heri Firdaus menilai, masalahnya terletak pada perizinan yang masih kaku dan bertele-tele. Usaha pemerintah membentuk perizinan satu pintu lewat online single submission (OSS) juga tidak optimal lantaran tidak sinkron antara pusat dan daerah.
Jika masalah-masalah tersebut tidak dapat diselesaikan, maka dapat dipastikan peringkat Easy of Doing Business (EODB) akan terus turun. Tahun lalu saja, rilis Bank Dunia menunjukkan bahwa peringkat EODB turun satu peringkat ke level 73.
Penurunan ini menyebabkan Indonesia gagal mencapai 40 besar dunia, dan semakin jauh dari negara-negara sekawasan seperti Malaysia (15) dan Thailand (27). "Sekarang ini, kan, usaha bingung. Di hilir dan hulu bisa jadi beda," kata Heri saat dihubungi reporter Tirto.
Imbas lainnya, kata Heri, adalah stagnasi pada sektor industri atau manufaktur. Jika sudah begini, maka neraca perdagangan Indonesia bisa terus defisit karena derasnya barang-barang impor tak bisa disubtitusi oleh Industri dalam negeri.
Strategi baru yang digunakan oleh paslon capres-cawapres untuk mengundang investor yang berorientasi ekspor juga sangat penting untuk disimak nanti malam. Sebab, net ekspor yang turun 0,99 persen sepanjang 2018 menjadi sandungan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,17 persen pada tahun lalu didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,05 persen--lebih tinggi dibandingkan 4,94 persen di 2017.
Sebaliknya, kontribusi ekspor dalam struktur PDB justru mengalami penurunan menjadi 6,48 persen dibandingkan 8,91 pada tahun 2017.
“Selama ini, belum ada jawaban yang memuaskan dari kedua pihak, baik yang diucapkan oleh masing-masing paslon maupun tim sukses yang mewakilinya," ucap Heri.
Respons TKN dan BPN
Anggota tim kampanye nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Arif Budimanta mengatakan, industri subtitusi impor adalah hal yang sudah dilakukan dan terus didorong oleh Jokowi jika kembali terpilih sebagai presiden di Pilpres 2019.
Namun, Arif tak menerangkan seperti apa strategi-strategi baru untuk menarik investor terutama yang berorientasi ekspor. Yang jelas, kata Arif, menarik investasi di luar Indonesia (PMA) adalah arahan yang disampaikan Jokowi untuk mendatangkan devisa baik dalam jangka panjang maupun pendek.
"Ini adalah upaya jangka panjang untuk memperbaiki CAD serta balance of paymentn. Memang ada persoalan antara CAD dengan primary income. Karena itu lah, salah satunya yang diupayakan adalah investasi lebih mengarah dalam rangka menghasilkan devisa dan subtitusi impor," ucap Arif.
Sementara tim ekonomi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Anthony Budiawan, mengatakan, yang lebih penting saat ini adalah mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) tanpa menyebutkan apakah harus berorientasi ekspor atau tidak.
Sebab, menurut Anthony, hal ini bisa mengurangi beban neraca transksi berjalan (CAD) Indonesia yang bergantug pada aliran modal masuk dan keluar. CAD 2018, menurut dia, sudah menunjukkan angka yang menghawatirkan yakni 2,98 persen terhadap PDB.
"Kalau kami lihat triwulannya, itu di triwulan II itu CAD 3,01 persen. Dan triwulan III 3,27 persen di triwulan IV itu 3,58 persen. Kita cuma bisa dikompensasi dengan masuknya portofolio investment. Kalau itu masuk, maka dia ada penurunan," ucap Anthony.
“Semakin PMA kita encourge, maka [ketergantungan] ini semakin besar. Jadi PMA itu dari 2004-2017 itu 2,21 kali dibandingkan PMDN. Jadi asing sedemikian rupa menguasai ekonomi kita," imbuh Anthony.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
