tirto.id - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa biaya Rp10 ribu per porsi untuk program makan bergizi gratis (MBG) hanya berlaku di Pulau Jawa. Dia menekankan bahwa nominal itu masih bersifat fluktuaktif, dapat naik maupun turun menyesuaikan kebutuhan.
"Untuk sementara, dari hasil uji coba di Jawa itu yang kami dapatkan," kata Dadan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (2/12/2024).
Dadan juga menjelaskan bahwa program MBG nantinya tidak menggunakan sistem paket makanan. Namun, pemerintah akan memberikan sejumlah uang ke setiap sekolah agar dibelikan bahan mentah yang kemudian diolah menjadi makanan bergizi bagi para siswa di sekolah tersebut.
"Saya tekankan sekali lagi, kami tidak membeli paket makan. Kami membeli, membayar bahan baku at cost," katanya.
Menurut Dadan, nominal harga menu MBG kemungkinan akan mengalami kenaikan lebih dari Rp10 ribu untuk wilayah di luar Pulau Jawa. Dia tak bisa memastikan nominal tepatnya, tapi dia menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan uji coba lebih dulu di sejumlah daerah dari Aceh sampai Papua.
Uji coba ini dilakukan demi mencari nominal harga yang harus dibayarkan pemerintah untuk seporsi makanan bergizi dari Sabang sampai Merauke.
"Nanti, di daerah-daerah kami mau lakukan uji coba nih Desember. Dari mulai Aceh sampai Papua. Nanti, kami akan dapatkan berapa satuan indeks harga rata-rata itu," kata Dadan.
Demi bisa melaksanakan program MBG, Badan Gizi Nasional membentuk satuan pelayanan yang berjumlah 30 ribu dan tersebar di seluruh Indonesia. Satuan pelayanan ini bertugas melakukan pencatatan masyarakat yang berhak menerima MBG, dari anak-anak hingga ibu hamil.
"Nanti, begitu satuan pelayanan berdiri, dia akan cek data radius 6 kilometer. Nantinya, persatuan akan menangani 3 ribu anak sekolah di awal. Kemudian, ibu menyusui dan anak balita," kata dia.
Meski sudah melakukan percobaan MBG berulang kali di banyak tempat, janji kampanye Prabowo-Gibran ini baru akan terlaksana pada Januari 2025. Hal itu dikarenakan anggaran Rp71 triliun baru cair di awal 2025.
Anggaran tersebut akan didistribusikan di masing-masing satuan pelayanan di seluruh Indonesia dengan masing-masing peruntukan senilai Rp7-10 miliar.
"Jadi, setiap satuan pelayanan itu nanti akan mengolah uang kisarannya antara Rp7 miliar sampai Rp10 miliar. Itu bervariasi setiap wilayah," kata Dadan.
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
