Vincent Fabian Thomas

Kebijakan ganjil genap dianggap memaksa masyarakat menggunakan transportasi publik yang notabene menjadi sumber penularan virus Corona.

Hingga pagi tadi IHSG dilaporkan sudah di bawah 5.000 poin.

Ekuitas Jiwasraya terus memburuk. Pemburukan ekuitas atau equity gap diperkirakan bisa mencapai minus Rp50,9 triliun.

Direktur Utama BPUI Robertus Billitea berkata pengganti Jiwasraya bukan Nusantara Life melainkan IFG Life.

Meski IPR masih terkontraksi, diklaim sudah ada perbaikan dibanding Juli 2020 yang mencapai kontraksi 12,3 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Sri Mulyani menyatakan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) untuk tahun 2021 bakal mengalami kenaikan Rp16,32 triliun.

Bantuan dari pemerintah pusat berupa dana hingga keringanan pada sejumlah kewajiban.

Kantor pemerintahan tutup karena karyawannya terpapar Corona. Ini ironis karena pemerintah mempromosikan new normal yang intinya adalah penerapan protokol.

Total 28 perusahaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemungut pajak digital.

Suharso mencatat sumbangsih industri manufaktur terhadap PDB Indonesia di bawah 20 persen.

Kepala Bapennas Suharso perkirakan butuh bujet Rp46-62 triliun untuk vaksinasi 60% warga sebagai syarat herd immunity.

Meski rencana pemindahan ibu kota negara ditunda, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan sisi perencanaan dan kajian masih tetap dikerjakan.

Angka itu mengindikasikan konsumen masih pesimistis dengan kondisi ekonomi Indonesia.

Saat raker dengan Komisi VII DPR, Dirut PLN Zulkifli Zaini tak menampik bila utang PLN mengkhawatirkan.

Angka itu naik dari target rasio utang pemerintah sesuai Perpres 72/2020 yakni 37,6 persen PDB.

Kenaikan rasio utang terhadap PDB ini naik diakibatkan pengaruh suku bunga dan nilai tukar.

Realisasi senilai Rp1.028,02 triliun di Agustus 2020, perpajakan menyumbang 56,6% atau senilai Rp795,95 triliun.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menyatakan penerbitan SE itu justru ditujukan dalam rangka transparansi.

Wacana amandemen atau revisi UU Bank Indonesia bisa menyumbang sentimen negatif di pasar keuangan Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menerapkan kerja dari rumah atau WFH pada 7-21 September 2020.