Shintaloka Pradita Sicca

Menteri ESDM Arcandra Tahar menjelaskan penyebab terjadinya defisit neraca perdagangan pada sektor migas yang terus membengkak.

Teknologi hingga persaingan usaha jadi pertimbangan pemerintah untuk membuat aplikasi angkutan online milik BUMN.

Menteri PUPR menuturkan penyesuaian tarif itu akan menguntungkan bagi para pengguna tol JORR jarak jauh, dibandingkan dengan pengguna tol jarak dekat.

Pemerintah akan memfasilitasi lahirnya perusahaan transportasi online yang akan dikelola negara.

Komaidi mengatakan, kondisi ekonomi saat ini sudah berbeda jauh dengan kondisi pada Semester II/2014 hingga akhir 2017.

Mentan mengimbau semua pengusaha beras se-Indonesia memberikan harga yang masuk akal dan mengambil untung secukupnya.

"BULOG ingin 15 ribu [ton] itu terealisasi. Faktanya hari ini rata-rata enggak sampai 1.000 ton yang terserap," ujar Buwas.

Kementerian Perhubungan telah berencana membuat regulasi yang terpisah antara regulasi angkutan konvensional dan daring dalam Permenhub 108/2017.

Salah satu kendalanya adalah waktu pengadaan kapal untuk mengirim B20 ke depo pemasok.

"Pak menteri (Perhubungan) minta secepatnya, jadi kalau bisa mungkin sampai dengan awal bulan depan atau bulan depan sudah selesai. Saya usahakan," ujar Budi Setiadi

"Data pelanggaran yang ada di tiga tempat ini yang pelanggarannya lebih dari 100 persen masih banyak," ujar Budi

"Ada 4 poin yang disepakati asosiasi dan APM."

Dirjen Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan membuat data base mengenai bus pariwisata, sebagai referensi bagi masyarakat untuk memilih bus.

Direksi diharapkan dapat berkomunikasi baik dengan seluruh karyawannya, terutama dengan para pilot.

Irfan mengatakan perseteruan antara manajeman Garuda Indonesia dengan Sekarga dan APG sudah selesai.

Dirjen Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, revisi Permenhub nomor 108 akan ditetapkan pada Oktober.

Harga buah impor relatif masih stabil dan tak terpengaruh oleh melemahnya rupiah.

"Kami percaya CAD di 2019 bisa dijaga di bawah 3 persen dari PDB," ujar Mirza

Pemerintah mempertahankan asumsi makro di RAPBN 2019 karena dianggap masih sesuai dengan situasi perekonomian global, pada tahun depan.

Pemerintah telah memberikan anggaran untuk rumah rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta dan rusak ringan Rp10 juta.