Shintaloka Pradita Sicca

Indeks Tulisan

Ekonomi
Jumat, 21 Sept 2018

Pertamina Akui Kekurangan Pasokan Minyak Sawit untuk B20

Dari 112 Terminal Bahan Bakar Minyak yang disiapkan untuk mengolah B20, baru 69 yang sudah menerima penyaluran FAME atau minyak sawit untuk B20.
Ekonomi
Jumat, 21 Sept 2018

Buwas Klaim Stok Beras Cukup: Mengapa Pemerintah Masih Impor?

Perseteruan Buwas dan Enggartiasto membuat polemik impor beras yang sempat ramai awal 2018 kembali menguat.
Sosial Budaya
Kamis, 20 Sept 2018

Kemenhub Tegaskan Tak Ulangi Kesalahan Susun Regulasi Taksi Online

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan menghindari adanya gugatan dan uji materi lagi terkait aturan transportasi online.
Ekonomi
Kamis, 20 Sept 2018

Pemerintah Genjot Rampungkan Jalan Perbatasan Sepanjang 3.197 Km

Dengan sisa waktu tiga bulan sebelum tutup tahun 2018, pemerintah mengaku akan terus mencapai target pembangunan jalan perbatasan sepanjang 3 ribu km.
Ekonomi
Kamis, 20 Sept 2018

Kemenhub Sebut Tak Akan Jadi Operator Aplikasi Online Pelat Merah

Ide aplikasi angkutan online milik pemerintah ini datang dari para pengemudi ojek online.
Ekonomi
Kamis, 20 Sept 2018

Subsidi Energi 2019 Disepakati Naik Jadi Rp157 Triliun

Angka kesepakatan ini lebih tinggi dari usulan semula sebesar Rp156,5 triliun.
Ekonomi
Rabu, 19 Sept 2018

DPR Setujui Perubahan Penerimaan Pajak Rp 1.783,76 triliun

Perubahan Penerimaan Pajak sebesar Rp 1.783,76 trilun disetujui DPR. Perubahan itu terjadi karena penyesuai kurs rupiah.
Ekonomi
Rabu, 19 Sept 2018

Rupiah Bergejolak, Harga Kebutuhan Pokok di Peritel Masih Stabil

Roy mengatakan keputusan menaikkan harga adalah hal yang sulit dilakukan peritel.
Ekonomi
Rabu, 19 Sept 2018

Penjelasan KCIC Soal WNA di Lokasi Proyek Jatimulya Bekasi

PT KCIC menjelaskan bahwa petugas yang berada di lokasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu Kontraktor yang sedang melakukan Review Control Point.
Ekonomi
Rabu, 19 Sept 2018

Tantangan Indonesia dalam Memanfaatkan Perang Dagang AS-Cina

Pemerintah dinilai harus berhati-hati dalam mengambil kebijakan, khususnya menyinggung soal komitmen perdagangan internasional.