Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 7 Sept

Habiburokhman Klarifikasi Pembandingan RUU Perampasan Aset

Menurutnya, kekhawatiran penggunaan aturan jadi alat menghabisi lawan politik perlu menjadi perhatian dalam pembahasan.
News Plus
Senin, 7 Sept

Bagaimana Pemulihan Lahan Imbas Karhutla Seharusnya Dilakukan?

Sanksi saja belum cukup apabila negara tidak memastikan kewajiban pemulihan benar-benar dipenuhi.
News Plus
Senin, 7 Sept

Para Hakim Agung Sudah Dilantik, tapi Kenapa Polemik Belum Usai?

Koalisi masyarakat sipil menyoroti beberapa masalah dalam proses seleksi hakim agung 2026 dan mendesak evaluasi.
News Plus
Minggu, 6 Sept

Tak Semua ASN Sarjana, Tapi Bukan Alasan Mereka Berkinerja Buruk

Urusan administrasi lambat bikin frustrasi? Data BKN ungkap sepertiga ASN Indonesia belum sarjana. Tapi gelar juga tak menjamin layanan bebas drama.
News Plus
Kamis, 3 Sept

Kebakaran Lahan Gambut, Bagaimana Nasib Target Iklim RI?

Lonjakan kebakaran lahan gambut mengancam pencapaian target komitmen iklim RI akibat lemahnya pencegahan dan tata kelola pembasahan lahan.
News Plus
Kamis, 3 Sept

RI Kaya Kelapa, Mengapa Masih Impor Santan dari Singapura?

Kementan gencar dorong hilirisasi kelapa demi nilai tambah. Namun, stagnasi produksi hingga alur distribusi global membuat RI masih terjebak impor santan.
News Plus
Rabu, 2 Sept

Pelajaran Penting dalam Kasus Perekrutan WNI Jadi Tentara Rusia

Wahyu menilai dugaan keterlibatan WNI dalam militer Rusia semestinya juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk memberikan pekerjaan layak.
News Plus
Rabu, 2 Sept

Usul IDI soal Standar Gaji Minimum Efektif Atasi Krisis Dokter?

Dokter tidak hanya butuh soal gaji, melainkan juga pemenuhan kebutuhan keluarga serta kemungkinan mengembangkan kompetensi.
News Plus
Selasa, 1 Sept

Seberapa Kuat Getaran Sound Horeg Bisa Merusak Bangunan?

Berkaca dari tragedi maut di Jember, riset membuktikan getaran frekuensi rendah sound horeg mampu merusak struktur bangunan dan merontokkan atap.
News Plus
Selasa, 1 Sept

Ketika Korban Jiwa Jadi Penentu Status Bencana Nasional

Putusan MK dinilai tidak menghapus indikator selain jumlah korban dalam menentukan status bencana nasional sehingga penetapan mungkin lebih sulit.