Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 27 Okt

KPK Periksa Jaro Ade sebagai Saksi Dugaan Korupsi Pemkab Bogor

KPK memeriksa Wabup Bogor Jaro Ade sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi upah pungut pajak. Pemeriksaan juga menyasar Sekda dan jajaran Pemkab.
Hukum
Selasa, 27 Okt

KPK Periksa Sekretaris Utama BNPB Rustian

Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengusut kasus dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Sosial Budaya
Selasa, 27 Okt

BPJS Kesehatan Bantah Narasi Akan Digantikan Klinik Kopdes

BPJS Kesehatan bantah kabar bakal dihapus dan digantikan Klinik Merah Putih. Program JKN dipastikan tetap berjalan normal sesuai undang-undang.
Ekonomi
Selasa, 27 Okt

Prabowo akan Luncurkan Gentengisasi di Majalengka 8 November

Presiden Prabowo direncanakan hadir dalam acara Gentengisasi di Majalengka pada 8 November 2026. Sebanyak 2,4 juta genteng produksi UMKM disiapkan.
Hukum
Senin, 26 Okt

Nilai KPK 'Lemot' Urus Nusron Wahid, MAKI Lapor ke Dewas

MAKI laporkan pimpinan KPK ke Dewas karena dinilai lemot dan tak berani jemput paksa Menteri ATR/BPN Nusron Wahid yang dua kali mangkir saksi.
Sosial Budaya
Senin, 26 Okt

BNPB Imbau Warga Aceh dan Sumut Waspada Potensi Cuaca Ekstrem

BNPB mengimbau warga Aceh dan Sumut waspada hujan lebat sepekan ke depan. Kondisi imbas bibit siklon 98B ini berpotensi picu banjir.
Sosial Budaya
Senin, 26 Okt

Karhutla Way Kambas: BNPB Siapkan Strategi Lindungi Satwa

Antisipasi karhutla meluas di Way Kambas Lampung, BNPB siapkan taktik pemadaman darat dan udara lewat pengerahan helikopter water bombing.
Hukum
Senin, 26 Okt

19 Jenis Karya Dapat Gratis Hak Cipta, Karya AI Tak Termasuk

Pemerintah membebaskan tarif hak cipta bagi 19 jenis karya. Namun, karya buatan AI dipastikan tidak termasuk dalam skema ini.
Hukum
Senin, 26 Okt

Menkum Respons Usulan Luhut soal Kerugian Bisnis BUMN

Rugi bisnis BUMN dinilai beda dengan niat korupsi. Menkum buka suara tanggapi usulan Ketua DEN Luhut Pandjaitan terkait revisi aturan.
Hukum
Senin, 26 Okt

Habiburokhman Resmi Pimpin Panja RUU Perampasan Aset

Habiburokhman resmi ditunjuk memimpin Panja RUU Perampasan Aset. Komisi III memajukan RDPU ke masa reses demi target sah 15 Desember 2026.