Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 12 Jan

PMJ soal Alat Bukti Pelaporan Pandji: Beri Ruang untuk Penyidik

Sejumlah ahli mengatakan laporan polisi terhadap komika Pandji berpotensi tidak sah karena faktor barang bukti.
Hukum
Senin, 12 Jan

Polda Metro Tangkap 3 Pelaku Curanmor Bersenpi, 1 Masih Buron

Para tersangka yang bersenjata api itu beraksi di sejumlah wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur.
Hukum
Senin, 12 Jan

Bareskrim Kirim Tim ke Sumbar Usut Dugaan Penambangan Ilegal

Irhami menambahkan, Bareskrim membuka ruang partisipasi publik dengan meminta masyarakat menyampaikan informasi terkait aktivitas tambang ilegal.
Hukum
Senin, 12 Jan

Ahli Hukum: Bukti Mens Rea Pandji di Flashdisk Berpotensi Ilegal

Fickar beralasan, bukti flashdisk Mens Rea ilegal apabila bukti tersebut berisi video Mens Rea yang diperoleh tanpa izin dan kasus bisa dihentikan (SP3).
Hukum
Senin, 12 Jan

Andre Rosiade Minta Bareskrim Usut Tambang Ilegal di Sumbar

Andre Rosiade minta kasus Nenek Saudah tak berhenti pada tindak penganiayaan. Tapi juga pengusutan kasus besar seperti tambang ilegal.
Hukum
Senin, 12 Jan

Polda Jabar Tangkap Penganiaya Lansia di Minimarket Cibiru

Penangkapan tersebut dilakukan berdasarkan laporan tertanggal 6 Januari 2026.
Hukum
Senin, 12 Jan

Polda Metro Dalami Laporan Kasus Kripto Seret Timothy Ronald

Laporan kasus dugaan penipuan kripto yang menyeret Timothy Ronald dan Kalimasada tersebut sudah dalam tahap penyelidikan.
Ekonomi
Minggu, 11 Jan

Sumber Dana BNPB dari Utang, Purbaya: Nggak Dipakai Saya Ngambek

Purbaya menyebut masih banyak korban bencana merasa kesulitan. Karena itu, ia meminta dana BNPB yang berasal salah satunya dari utang untuk dioptimalkan.
Sosial Budaya
Minggu, 11 Jan

Dahnil: PPIH Berkinerja Bagus Bisa Tugas Lagi di 2027 Tanpa Tes

PPIH akan mendapat penugasan kembali di tahun depan tanpa perlu ikut seleksi, jika dinilai memiliki kinerja yang baik.
Ekonomi
Minggu, 11 Jan

DJP Cabut Izin Konsultan Pajak yang Jadi Tersangka Suap KPK

DJP menilai kasus suap konsultan pajak kepada KPP Madya Jakarta Utara sebagai pelanggaran serius terhadap integritas institusi.