Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 19 Mei

KPK Maksimalkan Penyidikan Yaqut, Segera Limpahkan ke Pengadilan

Menurut Fitroh, waktu yang ada digunakan agar semua bukti-bukti hukum mampu dibawa ke persidangan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
Hukum
Selasa, 19 Mei

KPK Nilai Tuntutan 5 Tahun Penjara untuk Noel Sesuai Pedoman

Menurut Fitroh setiap tuntutan yang diberikan KPK terhadap seorang terdakwa sudah ada patokannya, termasuk hal memberatkan dan meringankan.
Sosial Budaya
Selasa, 19 Mei

Cerita WNI di Kapal Global Sumud Flotilla: Kerap Dikejar Israel

Terdapat 9 WNI yang ikut dalam pelayaran Global Sumud Fortilla, lima di antaranya dilaporkan diculik pihak militer Israel.
Politik
Senin, 18 Mei

Kapal Relawan GSF Dicegat Israel, Ini Daftar WNI Peserta Misi

Relawan asal Indonesia itu tersebar di lima kapal berbeda yang berangkat dari Marmaris, Turki.
Hukum
Senin, 18 Mei

Pakar Hukum Romli Atmasasmita Kritisi APH Hitung Kerugian Negara

Romli menilai saat ini BPK malah kerap diabaikan dalam penghitungan keuangan negara, padahal secara konstitusional memiliki kewenangan.
Politik
Senin, 18 Mei

MPR Batal Ulang Final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar di Kalbar

Pembatalan dilakukan usai SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas menolak gelaran ulang Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar.
Hukum
Senin, 18 Mei

Komisi III DPR Dukung Masa Jabatan Kapolri Maksimal Tiga Tahun

Meski mendukung, Sahroni menilai ada kondisi tertentu yang membuat seorang Kapolri bisa menjabat lebih lama seperti Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Sosial Budaya
Senin, 18 Mei

WHO Tetapkan Darurat Global Ebola, Kemenkes Imbau Warga Tenang

Kemenkes meminta masyarakat tetap waspada meski tenang dengan cara terus memantau perkembangan kasus global Ebola setelah Kongo & Uganda darurat ebola.
Sosial Budaya
Senin, 18 Mei

Komdigi: Perputaran Uang Judi Online pada 2025 Capai Rp286 T

Sejak 20 Oktober 2024 hingga 16 Mei 2026, Komdigi telah melakukan pemutusan akses terhadap sekitar 3,45 juta situs judi online.
Sosial Budaya
Senin, 18 Mei

Komdigi Blokir 3.000 Nomor Scammer Mengaku Pejabat-Anggota DPR

Secara total, Meutya mengatakan, lebih dari 13 ribu nomor telepon telah diblokir pemerintah karena diduga terlibat aktivitas penipuan digital.