Rahma Dwi Safitri

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 27 Apr

DPR Kritik Rencana Kemendikti Tutup Prodi Tak Sesuai Industri

Ketua Komisi X DPR menilai pendekatan yang lebih tepat adalah dengan melakukan revitalisasi melalui penguatan kurikulum hingga pendekatan interdisipliner.
Sosial Budaya
Senin, 27 Apr

Menteri PPPA Jamin Pendampingan Korban Kekerasan Daycare Jogja

Arifah juga mendorong penguatan koordinasi dengan lembaga terkait, termasuk LPSK, untuk menjamin perlindungan maksimal bagi korban.
Hukum
Senin, 27 Apr

DPR RI Desak Usut Tuntas Kasus Kekerasan Anak di Daycare Jogja

DPR mendorong evaluasi total terhadap sistem perizinan penitipan anak menyusul temuan 53 anak yang menjadi korban penganiayaan di Daycare Jogja.
Politik
Senin, 27 Apr

Rudy Mas'ud Minta Maaf soal Polemik Renovasi Rumah Dinas Rp25 M

Gubernur Kaltim itu, mengaku tidak memiliki maksud untuk membandingkan pihak mana pun, serta berkomitmen lebih berhati-hati dalam berkomunikasi ke depan.
Decode
Jumat, 24 Apr

Diskursus RUU Disinformasi dan Ragam Sentimen Publik

RUU disinformasi dikenal luas, tapi dukungan belum solid. Publik akui ancaman propaganda asing, namun khawatir dampaknya pada kebebasan sipil.
Decode
Kamis, 23 Apr

Menimbang Urgensi RUU Disinformasi dan Propaganda Asing

Pakar menilai RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing belum mendesak.Pemerintah disarankan fokus pada strategi nasional.
Decode
Rabu, 22 Apr

RUU Disinformasi: Benteng Kedaulatan atau Ancaman Kebebasan?

RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing diperdebatkan karena dianggap berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan ruang kritik publik.
Politik
Jumat, 17 Apr

Kata Waka Komisi II DPR soal Pengganti Hery Susanto di Ombudsman

Hery Susanto selaku Ketua Ombudsman RI berstatus tersangka kasus korupsi dalam tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013-2025.
Politik
Jumat, 17 Apr

Ketua Ombudsman Tersangka, DPR Minta Maaf soal Fit & Proper Test

Komisi II DPR RI meminta agar pimpinan Ombudsman segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tupoksi berjalan dengan baik.
News Plus
Jumat, 17 Apr

Polemik Naming Rights Halte untuk Parpol: Harus Diatur Hati-Hati

Sejumlah pengamat menilai perlu pengaturan secara hati-hati karena tidak boleh ruang publik jadi objek komersialisasi & menjadi ajang celah korupsi.