Putri Az Zahra

Indeks Tulisan

Ekonomi
Rabu, 1 Juli

BPS Catat Jumlah Penumpang Pesawat Domestik Anjlok 10,11 Persen

Menurut Ateng, secara tahunan sebagian besar moda transportasi mengalami peningkatan, kecuali angkutan udara domestik dan internasional.
Ekonomi
Rabu, 1 Juli

Wisman Tembus 6 Juta, Tapi Pariwisata RI Masih Bali Sentris

Rekor wisman tertinggi sejak 2020 tembus 6,07 juta kunjungan. BPS catat pasar pariwisata RI didominasi turis Malaysia dan Australia.
Ekonomi
Rabu, 1 Juli

Surplus Berakhir, Neraca Dagang Tekor US$1,61 Miliar di Mei 2026

BPS mencatat neraca dagang Mei 2026 defisit 1,61 miliar dolar AS imbas melebarnya defisit migas.
Ekonomi
Rabu, 1 Juli

BPS Umumkan Inflasi Juni 2026 Tembus 3,34% YoY

BPS mencatat inflasi Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan, didorong kenaikan harga pangan, emas perhiasan, dan transportasi.
Ekonomi
Selasa, 30 Jun

Digitalisasi Bantuan Sosial Diperluas ke 43 Kabupaten/Kota

Pemerintah perluas digitalisasi bansos ke 43 daerah. Sistem AI diklaim membuat penyaluran lebih tepat sasaran, tetapi mekanisme pengawasan belum dijelaskan.
Sosial Budaya
Senin, 29 Jun

Pramono Minta PPK di Pemprov DKI Pahami Risiko Proses Pengadaan

Pramono ingin PPK di lingkungan Pemprov DKI Jakarta menjalankan proses pengadaan secara akuntabel.
Hukum
Jumat, 26 Jun

Komnas HAM Terima 151 Aduan Penyiksaan dari 2024 hingga Mei 2026

Komnas HAM menilai praktik penyiksaan juga belum benar-benar hilang dari sistem penegakan hukum sehingga diperlukan langkah pencegahan yang lebih kuat.
Hukum
Kamis, 25 Jun

Koalisi Sipil Minta Pembahasan RUU HAM Ditunda

Revisi UU Ham dinilai berpotensi menghilangkan independensi lembaga seperti Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam mengawasi pelaksanaan HAM.
Politik
Rabu, 24 Jun

Desain Pemilu Dinilai Belum Jamin Hak Politik Masyarakat Adat

Menurut AMAN, desain pemilu seharusnya mampu beradaptasi dengan kompleksitas yang dimiliki masyarakat adat.
Hukum
Rabu, 24 Jun

Sertifikasi Aset DKI Rp22,2 T, Tapi Sengketa Masih Mengintai

Meski Pemprov DKI baru terima sertifikat aset bernilai Rp22,2 triliun, Gubernur Pramono Anung akui sengketa dan gugatan tanah masih terus mengintai.