Naufal Majid

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Jumat, 10 Apr

Pemprov DKI Gelar Lebaran Betawi di Lapangan Banteng Sabtu Besok

Pramono mengaku baru pada tahun ini Lebaran Betawi digelar di Taman Lapangan Banteng.
Sosial Budaya
Jumat, 10 Apr

Hari Pertama WFH ASN DKI, Pramono Anung: Pengawasan Sudah Kuat

Lobi Graha Ali Sadikin yang biasanya ramai oleh lalu lalang para ASN, hari ini tampak lengang.
Sosial Budaya
Jumat, 10 Apr

Pramono Minta Jangan Ada Lagi Pemadaman Listrik di Jakarta

Pemadaman listrik menyebabkan terganggunya layanan publik yang dikelola Pemprov DKI mulai dari MRT hingga LRT Jakarta.
Ekonomi
Kamis, 9 Apr

Komdigi Buka Lelang Pita Frekuensi 700 MHz & 2,6 GHz

Lelang frekuensi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan jaringan seluler 4G maupun 5G di Indonesia.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Registrasi SIM Biometrik di Wilayah 3 T Diperpanjang Sampai Juli

Hal ini dilakukan karena adanya keluhan dari operator terkait implementasi kebijakan SIM biometrik di wilayah 3T serta biaya akses data kependudukan.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Komdigi Beri Waktu TikTok & Roblox Patuhi PP Tunas sampai Besok

Meutya menjelaskan, pemerintah telah lebih dulu memberikan peringatan kepada kedua platform tersebut karena tingkat kepatuhannya dinilai belum menyeluruh.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Komdigi Sanksi Tegur Google karena YouTube Tak Patuhi PP Tunas

Menurut Meutya, pemerintah tidak lagi bisa memberikan atas ketidakpatuhan yang ditunjukan oleh platform YouTube tersebut.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Komdigi: Meta Patuhi PP Tunas, Usia Minimal Pengguna 16 Tahun

Meutya mengatakan, penyesuaian ketentuan tersebut berlaku di seluruh platform yang dikelola Meta seperti Instagram, Facebook, maupun Threads.
Sosial Budaya
Kamis, 9 Apr

Kemendagri Ramal 1,2 Juta Orang Tinggal di IKN Tahun 2029

ASN, mahasiswa, akademisi, serta pekerja di bidang konstruksi hingga akomodasi diperkirakan akan mulai tinggal di IKN pada pengembangan fase kedua.
Politik
Kamis, 9 Apr

Kubu Pemerintah Minta Hakim MK Tolak Gugatan Uji Materi UU DKJ

Petitum pemohon dianggap berdampak pada ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.