Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Hukum
Senin, 13 Apr

UI Usut Dugaan Pelecehan Seksual oleh Mahasiswa FH di Grup Chat

Satgas PPKS Universitas Indonesia jamin kerahasiaan identitas korban pelecehan.
Politik
Senin, 13 Apr

Usul Perpanjangan Dana Otsus, Tito: untuk Pemulihan Bencana Aceh

Soal usulan perpanjangan dana otsus Aceh, Mendagri Tito menyebut pemulihan dampak bencana butuh waktu tiga tahun.
Politik
Senin, 13 Apr

Tito: Angka Harapan Hidup & Pendidikan Papua Jauh dari Rata-rata

Tito mengatakan, provinsi di Papua masih berada di bawah angka nasional meski pemerintah sudah meningkatkan besaran dana otsus 2,25 persen.
Politik
Senin, 13 Apr

Habiburokhman soal Inflasi Pengamat: Tak Semua Kritik Membangun

Habiburokhman membela pernyataan Seskab Teddy Indra Wijaya dengan menyatakan tidak semua kritik dinyatakan positif sambil menyinggung kritik Saiful Mujani.
News Plus
Sabtu, 11 Apr

Sampah Antariksa di Langit Lampung: Seberapa Siap Indonesia?

Meski secara ilmiah BRIN menilai peluang sampah antariksa jatuh ke wilayah berpenduduk sangat kecil, Agus menilai pemerintah tetap perlu mengantisipasi.
Decode
Jumat, 10 Apr

Sindikasi: RUU Pekerja Gig Harus Hapus Status Kemitraan

Sindikasi menegaskan RUU Pekerja Gig harus menghapus status “mitra” dan mengakui pekerja gig sebagai pekerja.
Decode
Kamis, 9 Apr

Darurat Regulasi di Tengah Ledakan Gig Economy

Hukum ketenagakerjaan Indonesia masih bertumpu pada kerja formal, sehingga belum menjangkau pola kerja non-standar yang dijalani pekerja kreatif.
Decode
Rabu, 8 Apr

Nasib Pekerja Gig: Fleksibel Tapi Minim Perlindungan Hukum

Pekerja gig di Indonesia kian tumbuh dengan fleksibilitas tinggi, namun minim kepastian pendapatan, perlindungan hukum, dan jaminan sosial.
Hukum
Kamis, 2 Apr

Syekh AM Belum Diperiksa Kasus Pencabulan karena Masih di Mesir

Bareskrim Polri siapkan panggilan kedua Syekh AM untuk tuntaskan kasus pencabulan terhadap 5 korban.
Hukum
Kamis, 2 Apr

Kejari Karo Akui Masih Gunakan KUHP Lama saat Tahan Amsal Sitepu

Pihak Kejari Karo beralasan, Amsal Christy Sitepu ditahan pada tahun 2025 sementara KUHP baru resmi berlaku pada 2 Januari 2026.