Nabila Ramadhanty

Indeks Tulisan

Politik
Selasa, 4 Nov 2025

PDIP soal Budi Arie Ingin Gabung Gerindra: Strategi Politik

PDIP meyakini Budi Arie tidak sedang mencari suaka untuk berlindung dari kasus judol yang ikut menyeret namanya.
Ekonomi
Selasa, 4 Nov 2025

Ketua Banggar Soroti Langkah Pemerintah Selesaikan Utang KCIC

Jika utang proyek Whoosh ditanggung APBN, Banggar meminta kondisi ketahanan fiskal nasional juga jadi perhatian.
Politik
Selasa, 4 Nov 2025

Puan Dukung Putusan MK, Harap Kuota Perempuan AKD DPR 30% Lebih

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.
Politik
Selasa, 4 Nov 2025

Muzani: Prabowo Belum Bahas soal Budi Arie Mau Gabung Gerindra

Ahmad Muzani mengatakan Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja bergabung, termasuk Budi Arie Setiadi, asalkan WNI dan di atas 17 tahun.
Hukum
Selasa, 4 Nov 2025

Puan Minta Pejabat Mawas Diri usai Gubernur Riau Kena OTT KPK

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.
Politik
Selasa, 4 Nov 2025

DPR Lantik Fauqi Hapidekso sebagai PAW Gantikan Alm. Alamuddin

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.
Hukum
Selasa, 4 Nov 2025

Respons PKB soal OTT KPK Terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid

Muhaimin masih menunggu perkembangan lebih lanjut dari proses hukum yang dijalankan KPK terhadap Abdul Wahid yang diketahui merupakan kader PKB.
Politik
Selasa, 4 Nov 2025

Puan Pastikan DPR RI Kawal Kebijakan Anggaran Negara Pro-Rakyat

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.
Ekonomi
Selasa, 4 Nov 2025

IKN Dicap Kota Hantu, Purbaya: Jangan Dengar Prediksi Orang Luar

Purbaya meyakini IKN tidak akan menjadi seperti yang disebutkan media asing.
Politik
Selasa, 4 Nov 2025

DPR Nilai Putusan MK soal Keterwakilan Perempuan Progresif

Willy menegaskan, kehadiran perspektif perempuan penting dalam proses pelaksanaan fungsi-fungsi DPR, baik dalam legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.