Muhammad Naufal

Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, meminta para kader yang apel di Bali untuk kembali ke kediaman masing-masing dan bersiaga untuk perintah selanjutnya.

PBNU mengajak peserta Muktamar PKB di Bali pada 24-25 Agustus untuk kembali ke khittah PKB 1998 serta AD/ART ke desain aslinya.

Doli berjanji draf PKPU yang disusun bersama KPU RI akan menyesuaikan putusan terakhir soal pilkada, yakni putusan MK.

Sejumlah Ketum parpol lain juga disebut akan hadir, di antaranya Bahlil Lahadalia dan Surya Paloh.

AHJ 2024 mengangkat tema “Humas Jakarta Berdaya Saing Global”.

Pemprov DKI Jakarta menggelar simulasi makan siang gratis di SDN 03 Rawabadak, Koja, Jakarta Utara, Jumat (23/8/2024).

APBD-P DKI 2024 naik Rp3,4 triliun, jika dibandingkan dengan APBD DKI 2024 murni yang senilai Rp81,7 triliun.

Usai bersih dari massa aksi, akses Jalan Gatot Subroto dibuka oleh kepolisian sekitar pukul 19.30 WIB.

Unjuk rasa menolak revisi UU Pilkada sedari pagi hari telah membuat roboh sejumlah pagar depan Gedung DPR.

Massa aksi ini terdiri dari elemen buruh, mahasiswa, akademisi, publik figur, organisasi masyarakat hingga masyarakat sipil.

Hentakan kaki dari ribuan mahasiswa UI dan mahasiswa kampus lain menambah semangat pedemo yang sudah sejak pagi berada di depan Gedung DPR.

Bintang Emon, Arie Kriting, Reza Rahadian, hingga eks Mendag, Tom Lembong memastikan tak mewakili pihak mana pun saat ikut unjuk rasa di Gedung DPR.

Massa aksi membuat replika guillotine dengan tempelan foto Jokowi sebagai ekspresi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR, Jakarta.

DPR RI memutuskan untuk menunda rapat paripurna beragendakan pengesahan UU Pilkada.

Akses menuju Gedung DPR atau Jalan Gatot Subroto masih bisa dilalui kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat.

Menurut Masinton, PDIP tetap merujuk kepada putusan MK soal penyesuaian ambang batas mencalonkan kepala daerah oleh parpol sebagai bekal mengusung cakada. 

Masinton menyebut pemerintah dan fraksi DPR RI lainnya menjadi pelaku kerusakan demokrasi tanah air.

Anggota Fraksi PDIP DPR RI, M Nurdin, menegaskan revisi UU Pilkada seharusnya sejalan dengan putusan MK soal syarat usia serta batas ambang pencalonan.

Menurut Jokowi, perbedaan keputusan antara MK dengan DPR merupakan hal yang biasa terjadi di antara lembaga.

Fraksi di DPR RI, kecuali PDIP, mendukung revisi UU Pilkada tentang syarat ambang batas pencalonan serta syarat batas umur kandidat.