Indeks Tulisan
Sindikasi Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan sebab Untungkan Pengusaha
Sindikasi menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang mengakomodir pronsip fleksibilitas di dalam sistem tenaga kerja.
Buruh Tolak Rencana Pemerintah Revisi UU Ketenagakerjaan
Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia dengan tegas menolak revisi UU Ketenagakerjaan, karena tidak pro terhadap kaum buruh.
Eks Pimpinan KPK Tuntut Presiden Bentuk TGPF Independen Kasus Novel
Mantan pimpinan KPK meminta Presiden Jokowi segera membentuk TGPF independen untuk mengungkap dalang penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.
Syafruddin Dibebaskan MA, Pakar Hukum Sarankan KPK Gugat Perdata
Mahkamah Agung membebaskan terdakwa kasus korupsi BLBI Syafruddin Arsyad Temenggung dari segala tuntutan hukum.
Putusan Bebas Syafruddin Arsyad Tumenggung Dinilai Aneh
Dugaan korupsi dana BLBI oleh Syafruddin Arsyad Tumenggung bukan kerugian dalam konteks wanprestasi keperdataan, tetapi penyimpangan penggunaan.
Komnas HAM Soroti 3 Poin Terkait RUU Penyadapan
DPR dan Pemerintah saat ini tengah menggodok RUU Penyadapan. Komnas HAM pun memberikan sejumlah catatan terkait RUU ini.
Permohonan Amnesti Baiq Nuril Tepat Daripada Ajukan PK Kedua
Pemberian amnesti kepada Nuril bisa jadi yuresprudensi dalam penegakan hukum ke depan yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat.
Komnas HAM Sebut TGPF Novel Baswedan Temukan Informasi Penting
Komnas HAM menyebutkan, TGPF sudah menemukan informasi baru terkait pengungkapan aktor intelektual penyiraman terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan.
Komnas Perempuan Khawatir Qanun Poligami Langgar UU Perkawinan
Komnas Perempuan mempertanyakan tujuan pengaturan poligami dalam rancangan Qanun Hukum Keluarga yang sedang dibahas oleh Pemprov Aceh dan DPR Aceh.
Kasus Baiq Nuril, Komnas Perempuan Sebut MA Tak Baca Aturan Sendiri
Komnas Perempuan merasa prihatin di kasus Baiq Nuril, sebab aturan tersebut belum cukup dipahami oleh Mahkamah Agung.
Komnas Perempuan Desak Jokowi Kabulkan Amnesti Baiq Nuril
Komnas Perempuan meminta Jokowi beri amnesti kepada Baiq Nuril sebagai langkah khusus sementara atas keterbatasan sistem hukum terhadap korban kekerasan seksual.
Amnesty Dorong Komnas HAM Awasi Penanganan Peristiwa 21-22 Mei
Amnesty Internasional Indonesia mendatangani Komnas HAM dan menuntut Komnas HAM turun tangan serta mengawasi penanganan peristiwa 21-22 Mei yang dilakukan oleh Polri.
TGPF Kasus Novel Hanya akan Laporkan Hasil Kerja ke Kapolri
Tim gabungan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan, Hendardi mengatakan hanya akan menyampaikan hasil kerjanya ke Kapolri.
Nasdem Yakin Jatah Menteri untuk Partainya Tak Akan Berkurang
PKB meminta jatah menteri untuk kadernya dipisah dengan jatah menteri untuk NU, sehingga hal itu dikhatirkan mengurangi jatah menteri untuk partai lain.
Amnesty Tuntut Polri Transparan Soal Sanksi Personelnya Saat 22 Mei
Amnesty Internasional Indonesia menuntut Polri transparan soal penerapan sanksi etik terhadap sepuluh orang personel Polri dalam penanganan aksi 21-22 Mei.
Koalisi Tagih Janji DPR RI Eksaminasi Putusan Baiq Nuril
DPR RI pernah berjani akan mengeksaminasi putusan kasasi Baiq Nuril, namun hingga saat ini belum ada realisasi.
Koalisi Desak Jokowi Beri Amnesti Baiq Nuril Sebelum Dipenjara
Jokowi didesak segera memberikan amnesti kepada Baiq Nurul sebelum ada ada perintak dari kejaksaan untuk menjebloskannya ke penjara.
Putusan PK Baiq Nuril Didasari Bukti Cacat Hukum
Bukti elektronik yang dipertimbangkan majelis hakim kasasi dalam putusan itu adalah bukti elektronik yang tidak sah yang cacat, yang tidak memenuhi ketentuan pasal 5 dan pasal 6 UU ITE.
Deputi Pencegahan dan Penasihat KPK Mendaftar Jadi Calon Pimpinan
Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan dan Penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari ikut mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK.
Koalisi Masyarakat Resmi Gugat Presiden Terkait Pencemaran Udara
Koalisi masyarakat sipil, Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta resmi melayangkan gugatan citizen law suit ke PN Jakarta Pusat.