Indeks Tulisan
Aktivis HAM Papua Ungkap 182 Warga Tewas Jadi Korban Konflik Nduga
Tim Kemanusiaan bentukan Pemerintah Kabupaten Nduga telah mencatat 182 korban tewas dalam konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua.
Pemerintah Didesak Kaji Ulang Proyek Strategis yang Rawan Bencana
Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana.
Ancaman Serius di Balik Penanganan Karhutla yang Begitu-Begitu Saja
Jokowi malu karena asap dari karhutla sampai negeri tetangga. Dia pun memerintahkan bawahannya segera memadamkan asap. Tapi itu tidak cukup, kata aktivis.
Bali Ada Potensi Megathrust, 4 Proyek Pemerintah Ditolak Aktivis
Walhi dan ForBali menuntut pemerintah pusat dan pemerintah daerah Bali mengkaji ulang empat proyek infrastruktur di Bali Selatan.
Soal Karhutla, Menteri LHK: Pemegang Konsesi Lahan Jangan Main-main
Siti Nurbaya mengatakan penegakkan hukum kepada pemegang konsesi lahan harus ditingkatkan lagi.
Ombudsman Tanggapi Soal Rencana PNS Boleh Kerja di Rumah
KemenPAN-RB mewacanakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja dari rumah.
Ombdusman Pertanyakan Integritas Komsioner KPI 2019-2022
Ombudsman menilai kapabilitas termasuk integritas para komisioner KPI 2019-2022 dipertanyakan. Hal ini tercermin dari banyaknya laporan yang masuk ke Ombudsman.
Ombudsman Pernah Sampaikan Dugaan Maladministrasi Seleksi KPI
Ombudsman membeberkan lima temuan dalam proses seleksi Komisioner KPI periode 2019-2022, namun tak ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI.
Ombudsman Sebut Ada Maladministrasi dalam Seleksi Komisioner KPI
Ombudsman mendapati tidak ada petunjuk teknis dan SOP soal mekanisme seleksi calon komisioner KPI.
Ramai-Ramai Menentang KPI yang Ingin Mengawasi Netflix dan Youtube
Keinginan KPI mengawasi konten digital ditentang banyak pihak dengan beragam alasan. Sementara Kemenkominfo menyebut KPI tak punya dasar hukum untuk itu.
Iduladha 2019: Sumatera & Kalimantan Masih Dikepung Karhutla
Berdasar pantauan BNPB pada pukul 10.00 WIB, titik api kategori sedang dan tinggi di Riau mencapai 29 titik, Sumatera Selatan mencapai 19 titik, Bangka Belitung 14 titik, dan Jambi tiga titik.
Khotbah Yusuf Mansur Ajak Umat Bersatu & Bangun Kekuatan Ekonomi
Yusuf mengajak umat untuk bersatu membangun kekuatan berbasis keumatan. Serta umat Islam juga diajak untuk menggandeng umat agama lainnya untuk membangun kekuatan ekonomi nasional.
Jokowi-JK Serahkan Hewan Kurban Sapi Limosin ke Masjid Istiqlal
Pada Iduladha tahun ini, Jokowi mengurbankan sebuah sapi berjenis limosin seberat 1,7 ton. Sedangkan Jusuf Kalla mengurbankan sapi yang juga berjenis limosin seberat 1,2 ton.
Cyrus Network: 72 Persen Masyarakat Ingin Pileg dan Pilpres Dipisah
Sebanyak 72 persen masyarakat ingin Pileg dan Pilpres 2019 dipisah 57,2 persen menyatakan puas, 91,2 persen publik menyatakan menerima hasil Pilpres dan 69,4 persen publik menerima hasil pileg.
Ketua DPR Bamsoet Ingin Sistem Pemilihan Presiden Dipilih MPR
Bamsoet mengusulkan agar pemilihan presiden dipilih kembali oleh MPR meski ia menyadari ide itu akan ditentang dunia internasional dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat pro-demokrasi.
Survei Cyrus: 13 % Responden Ingin Indonesia Terapkan Syariat Islam
Dalam survei Cyrus, 29,1 persen orang setuju penerapan Perda syariat, 10 persen orang setuju istilah kafir untuk penganut agama lain, dan 4,6 persen setuju kampanye dilakukan di rumah ibadah.
Komnas HAM Punya Bukti Kuat Pelanggaran HAM di Tragedi Paniai
Komnas HAM menemukan indikasi kuat pelanggaran HAM terjadi dalam tragedi Paniai, di Papua.
Anies Baswedan Perluas Ganjil Genap di DKI, PSI Tagih Penerapan ERP
PSI menilai perluasan ganji-genap bukan solusi efektif untuk mengurangi polusi udara. Menurut PSI, penerapan sistem jalar berbayar (ERP) justru bisa menjadi solusi yang lebih baik.
TNI Terlibat Penanggulangan Terorisme Dinilai Seperti Orde Baru
Perpres tentang pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dinilai akan membawa kembali seperti di masa kegelapan seperti di zaman Orde Baru.
Komnas HAM Kritisi Sumber Dana Pasukan Elite Koopsus TNI
Komnas HAM menyebut sejak awal reformasi pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, termasuk adanya Koopsus TNI.