Lalu Rahadian

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Jumat, 5 Okt 2018

Bawaslu: Logo Parpol di Mobil Bantuan Gempa Palu Tak Langgar Aturan

"Kalau saat membagikan [bantuan] pakai logo partai menurut kami tidak masalah," kata Anggota Bawaslu RI Mochamad Afifuddin.
Hukum
Jumat, 5 Okt 2018

Tanggapi Kasus Ratna Sarumpaet, Gerindra Minta Penegak Hukum Adil

Gerindra meminta penegak hukum adil sebab selama ini pengusutan perkara dilakukan secara tebang pilih.
Politik
Jumat, 5 Okt 2018

KPU Sebut Pemutakhiran Data Pemilih di Sulteng Terganggu Gempa

Proses pemutakhiran data pemilih tak bisa dilakukan maksimal di Sulteng karena terputusnya akses dari dan menuju ke sejumlah daerah di wilayah tersebut.
Politik
Jumat, 5 Okt 2018

KPU: 31 Juta Warga Berpotensi Tak Terdaftar di DPT Pemilu 2019

Saat ini, jumlah pemilih yang masuk DPT di dalam negeri berjumlah 185.084.629 orang.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

Bawaslu Janji Tindaklanjut Semua Laporan Soal Hoaks Ratna Sarumpaet

Bawaslu RI menyatakan, akan menindaklanjuti semua laporan terkait berita hoaks yang dilakukan Ratna Sarumpaet.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

TKN Jokowi: Ratna Sarumpaet Langgar Kesepakatan Kampanye Damai

TKN Jokowi-Ma'ruf menilai, Ratna Sarumpaet telah melanggar kesepakatan pada Kampanye Damai yang digelar pada 23 September 2018 lalu.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

Tim Kampanye Jokowi Adukan Hoaks Ratna Sarumpaet ke Bawaslu RI

Kasus ini mencuat saat Ratna Sarumpaet berbohong soal lebam dan luka di wajahnya.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

KPU Belum Terima Laporan Pergantian Ratna Sarumpaet di Tim Prabowo

"Tim kampanye itu diperbolehkan mengganti orang atau menambah orang sepanjang itu nanti disampaikan ke KPU dan Bawaslu," kata Komisioner KPU RI Wahyu Setiawan.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

Hoaks Ratna Sarumpaet Disebut Tak Terkait Kampanye Prabowo-Sandiaga

Menurut KPU, jenis kebohongan Ratna harus dibedakan dengan statusnya sebagai juru kampanye Prabowo-Sandiaga.
Politik
Kamis, 4 Okt 2018

Tim Kampanye Jokowi Laporkan Ratna Sarumpaet ke Bawaslu Siang Ini

"Ini bagian dari peraturan perundang-undangan."