Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
Mendagri Tito Akui Susah Awasi Konser Saat Kampanye di Masa Pandemi
Tito menyarankan KPU kembali merevisi PKPU yang memperbolehkan kampanye dalam bentuk konser maksimal 100 orang.
Tak Sepakat dengan KPU, Bamsoet Minta Polisi Larang Konser Kampanye
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendesak pemda dan kepolisian untuk melarang kegiatan konser dan pengumpulan massa selama kampanye Pilkada 2020.
Jurnalis Liputan6 Korban Doxing Lapor ke Polda Metro Jaya
Cakrayuri Nuralam, jurnalis Liputan6 yang menjadi korban doxing resmi melaporkan kasusnya ke Polda Metro Jaya.
Klaster Penularan Corona di Lapas Merajalela akibat Over Kapasitas?
Beberapa lapas dan rutan di Jakarta menjadi klaster baru dalam penyebaran virus COVID-19, salah satunya karena over kapasitas. Benar kah demikian?
Menanti Perang Dinasti Pilkada 2020 di Tangerang Selatan
Pilkada Tangerang Selatan bak perang antar dinasti. Para kandidat punya jejaring politik berdasarkan kekeluargaan masing-masing.
Komisi Kesehatan DPR RI Desak Pilkada 2020 Ditunda
Kegiatan pilkada dinilai akan banyak kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, salah satunya adalah konser musik yang masih diperbolehkan.
PDIP Tolak Pilkada 2020 Ditunda di Masa Darurat Pandemi COVID-19
PDIP mendesak Pilkada Serentak 2020 harus tetap digelar tahun ini, meski di tengah pandemi COVID-19 yang angka positifnya makin tinggi.
BIN Bantah Kebijakannya Politis soal Pengawasan Pariwisata Bali
BIN mengklaim ditugaskan oleh Jokowi untuk menangani pandemi Corona.
Bahaya Satpam di Bawah Komando Polri: Bukan Sekadar Warna Seragam
Satpam semakin berada di bawah kontrol Polri. Ini berbahaya baik bagi masyarakat atau bagi satpam sendiri.
Indikasi Dibakar, DPR Desak Nonaktifkan Pejabat Kejagung
Wakil Ketua Komisi III DPR RI mendesak Jaksa Agung menonaktifkan sejumlah pejabat yang diduga bertanggungjawab atas kebakaran di Kejagung.
Komisi IX Protes Jokowi Tunjuk Luhut Bukan Terawan Tangani COVID-19
Anggota Komisi IX DPR RI memprotes Presiden Jokowi menunjuk Menko Marves Luhut, bukan Menkes Terawan untuk menangani COVID-19.
Masalah di Balik Keterlibatan BIN Kawal Wisata Bali Saat Pandemi
BIN terang-terangan mengatakan terlibat dalam pengamanan wisata di Bali. Ini sudah keluar dari cara mereka semestinya bertindak: diam-diam.
Ospek Militeristik ala FIP Unesa: Budaya Masyarakat Terbelakang
Ospek FIP Unesa ternyata masih melanggengkan cara-cara militeristik. Itu semestinya sudah dikikis habis, apalagi terjadi di kampus calon guru.
KPU Izinkan Peserta Pilkada Gelar Konser Musik di Masa COVID-19
Selain konser musik, kegiatan lain yang dibolehkan berupa pentas seni hingga perayaan ulang tahun parpol.
Rektor Unesa Evaluasi Panitia Ospek yang Plonco Mahasiswa Baru
Rektor Unesa Nurhasan menyayangkan ada kejadian ini. Dia mengklaim sudah mengevaluasi panitia PKKMB.
Klarifikasi Wakapolri Soal Rangkul Preman untuk Protokol COVID-19
Wakapolri Gatot Edy menganggap preman sebagai pemimpin komunitas di masyarakat yang bisa diajak menyadarkan warga patuh pada protokol kesehatan COVID-19.
PDIP: Kami Cinta Polri, Tapi Kenapa Pembakaran Bendera Tak Tuntas
Politikus Arteria Dahlan mengungkit kasus pembakaran bendera PDIP yang belum tuntas penyelidikannya.
Kemendikbud Rilis Logo Kampus Merdeka Saat di Kampus Banyak Masalah
Logo "Kampus Merdeka Indonedia Jaya" diresmikan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Nizam, secara daring, Kamis (10/9/2020).
Jokowi Didesak Pecat Menteri sebab Corona Naik & New Normal Gagal
Kasus Corona tak meningkat; new normal gagal. Dua alasan tersebut cukup membuat beberapa menteri Jokowi semestinya diganti.
Pelibatan Preman Untuk Penertiban Protokol Kesehatan Ditentang
Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.