Haris Prabowo
Muhamad Fiqie Haris Prabowo adalah seorang jurnalis yang telah bekerja selama 4 tahun 9 bulan di Tirto.ID. Sebagai seorang Indepth Reporter, ia telah menulis berbagai artikel yang membahas isu-isu yang menarik perhatian publik seperti politik, hak asasi manusia, bencana, dan kebijakan publik. Selain itu, ia juga pernah bekerja sebagai Daily Reporter selama 3 tahun di Jakarta Raya, Indonesia. Dalam menulis artikelnya, Muhamad Fiqie Haris Prabowo sering menggunakan kalimat yang kompleks dan bervariasi, sehingga membuat pembaca merasa tertarik dan penasaran dengan apa yang ia tulis.
Indeks Tulisan
DPR-Pemerintah Sepakati Klaster Tenaga Kerja Omnibus Law di Hotel
DPR dan pemerintah serta perwakilan buruh menyepakati pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.
Pilkada 2020 Akan Panen Golput dan Gugatan Hukum ke Jokowi
Pilkada 2020 potensial menghasilkan golput yang besar. Selain itu, ini juga mungkin akan berujung ke gugatan hukum ke pemerintah.
KSPI akan Mogok Nasional Tolak Pengesahan Omnibus Law 8 Oktober
KSPI dan serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi mogok nasional menolak pengesahan RUU Ciptaker Omnibus Law 6-8 Oktober.
Desakan Tunda Pilkada di Tengah Corona: Tak Ada Suara Seharga Nyawa
Pemerintah masih punya opsi menunda Pilkada 2020 dengan Perppu perpanjangan jabatan kepala daerah atau melantik pelaksana tugas (Plt).
Update Corona Indonesia 26 September, Positif 4.494, DKI Terbanyak
Kasus harian COVID-19 terus konsisten di angka lebih dari 4.000. Hari ini penambahannya mencapai 4.494.
Komisi XI Sebut Perppu SSK Tak Hilangkan Independensi BI & OJK
Mekeng berkata Perppu SSK dimaksudkan agar ada keselarasan dan saling mendukung antara kebijakan pemerintah dengan BI dan OJK.
Gereja di Papua Minta Bentuk Tim Investigasi Khusus Kasus Yeremia
Petrus mendesak Jokowi dan kabinetnya datang ke Distrik Hitadipa dan membuat tim investigasi secara padu yang terdiri dari semua pemangku jabatan.
Abraham Samad: Febri Mundur Karena KPK Sudah Kehilangan Marwah
Samad menilai Febri mundur sebab KPK telah menjadi lembaga eksekutif dan kehilangan independensinya sejak revisi UU KPK.
Busyro: Febri Mundur karena Revisi UU KPK & Banyak Jenderal Polisi
Busyro menilai Febri mundur karena revisi UU KPK dan banyaknya perwira tinggi Polri yang direkrut untuk masuk ke KPK dan mengisi sejumlah pos bintang satu.
Dua Brigjen Eks-Tim Mawar Diangkat jadi Pejabat Kemenhan
Dua Brigjen tersebut adalah Yulius Selvanus dan Dadang Hendrayudha.
Jaksa Agung Sebut Pernah Bertemu Salah Satu Tersangka Kasus Djokcan
Burhanuddin mengaku pernah bertemu dengan salah satu tersangka kasus Djoko Tjandra, Irfan Jaya, saat masih menjabat sebagai Kajati Sulawesi Selatan.
Jaksa Agung Klaim Tak Masalah Namanya Ada di Dakwaan Jaksa Pinangki
Jaksa Agung ST Burhanuddin klaim tak pernah berkomunikasi dengan penyidik yang menangani perkara jaksa Pinangki Sirna Malasari.
Wakil Ketua DPR soal Film G30SPKI: Itu Sejarah Kehidupan & Hiburan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, enggan berkomentar soal klaim Gatot Nurmantyo soal pencopotannya karena getol menyerukan film G30SPKI.
Belajar Disubsidi Rakyat, Harus Membela Rakyat: Yun Hap pun Gugur
Tim Pencari Fakta Independen (TPFI) tak menemukan kendaraan lain saat kejadian penembakan berlangsung, kecuali truk milik ABRI.
Politik Dinasti & Watak Oligarki Bikin Pilkada 2020 Tak Ditunda?
Pilkada 2020 tetap digelar. Aktivis menilai ini adalah wajah sesungguhnya dari oligarki dan upaya mereka melanggengkan politik dinasti.
Pemilu Amerika Jadi Alasan Pemerintah Ogah Tunda Pilkada 2020
Pemerintah Indonesia menjadikan Amerika Serikat sebagai contoh tetap melaksanakan Pemilu meski sebaran kasus COVID-19 tergolong tinggi.
BNPB soal Pilkada: Tak Ada Sejengkal Pun Tanah yang Aman Saat Ini
Rekomendasi BNPB untuk mengurangi kerumunan adalah kampanye virtual, pemanfaatan fasilitas seperti TVRI dan RRI.
Di Balik UI vs PKS & AILA: Bahaya Langgengkan Budaya Pemerkosaan
UI dikritik AILA dan kader PKS karena dianggap mempromosikan seks bebas. Padahal yang mereka lakukan adalah pendidikan anti kekerasan seksual.
DPR & Pemerintah Putuskan Pilkada Berlanjut, Tapi Larang Konser
Komisi II DPR RI bersama sejumlah lembaga pemerintah memutuskan pilkada tetap berlangsung.
Air Naik dalam Waktu Satu Jam, Bendungan Katulampa Siaga Satu
Volume air di Bendungan Katulampa naik dengan cepat, mencapai 240 cm dalam waktu satu jam.