Air Naik dalam Waktu Satu Jam, Bendungan Katulampa Siaga Satu

tirto.id - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta merilis sistem peringatan awal bencana (disaster early warning sistem) khususnya kepada seluruh warga di bantaran sungai akibat kenaikan volume air di Bendungan Katulampa, Bogor, Jawa Barat, hingga 240 sentimeter.

BPBD DKI Jakarta memasukkan kategori menjadi "Awas" atau Siaga 1, pada Senin (21/9/2020) malam.

Hal senada juga dilaporkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Mereka melaporkan kronologi kenaikan level Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Ciliwung-Katulampa dari awal hiangga status dinaikkan menjadi Siaga 1.

Adapun kronologi kenaikan TMA tersebut sebagai berikut :

-Pukul 17.00 WIB/TMA 0 Cm/Gerimis Halus (Siaga 4)

-Pukul 17.49 WIB/TMA 40 Cm/Gerimis (Siaga 4)

-Pukul 17.53 WIB/TMA 120 Cm/Hujan (Siaga 3)

-Pukul 17.58 WIB/TMA 170 Cm/Hujan (Siaga 2)

-Pukul 18.04 WIB/TMA 200 CM/Hujan (Siaga 2)

-Pukul 18.10 WIB/TMA 220 Cm/Hujan (Siaga 1)

-Pukul 18.17 WIB/TMA 240 Cm/Hujan (Siaga 1)

-Pukul 18.18 WIB/TMA 250 Cm/Hujan (Siaga 1).

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati, menegaskan, berdasarkan data kronologi di atas, kenaikan TMA dari level Siaga 4 menjadi Siaga 1 terjadi dalam kurun waktu kurang lebih satu jam.

"Hal itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Bogor," katanya Senin malam.

Kata Raditya, BPBD Kota Bogor juga melaporkan adanya 13 kelurahan yang berada di bantaran Sungai Ciluwung. Adapun keseluruhan wilayah kelurahan tersebut adalah Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Sukasari, Baranangsiang, Babakan Pasar, Sempur, Tanah Sareal, Bantarjati, Cibuluh, Kedung Badak, Sukaresmi dan Kedung Halang.

"Kami meminta masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat untuk mengantisipasi adanya potensi bencana yang dapat dipicu oleh faktor cuaca dan fenomena alam tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan," katanya.

"Masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan segala bentuk informasi yang tidak benar dan berlebihan terkait adanya fenomena alam tersebut dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, BNPB juga meminta agar masyarakat untuk mengakses dan memperbarui informasi terkini dari pihak-pihak instansi terkait dan pemerintah daerah setempat," tambahnya.