Indeks Tulisan
Pelibatan Preman Untuk Penertiban Protokol Kesehatan Ditentang
Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.
Ide Wakapolri Rekrut Preman, Pedagang: Tak Efektif & Mengintimidasi
Pelibatan preman pasar untuk mengawasi protokol kesehatan dinilai tak efektif dan justru mengintimidasi pedagang.
Jurnalis Liputan6 Didoxing Usai Cek Fakta Arteria Cucu Pendiri PKI
Liputan6 akan menempuh jalur hukum atas teror doxing kepada wartawannya.
Komnas HAM Kirim Surat ke Polda Soal Kasus Peretasan Tirto & Tempo
Komnas HAM meminta Polda Metro Jaya untuk memberikan tanggapan paling lambat 14 hari sejak menerima surat.
Ketua Komisi X: Omnibus Law Buat Pendidikan Jadi Pasar Bebas
Omnibus Law Cipta Kerja dianggap berpotensi membuat Indonesia menjadi pasar bebas pendidikan.
Ramai-Ramai Mahasiswa Desak Kampus Menggratiskan UKT saat COVID-19
Ada kampus yang setengah hati meringankan UKT. Ada kampus yang menjawabnya dengan represi. Ada juga kampus yang tegas menggratiskan UKT.
Pandemi COVID-19 Menunjukkan Ketimpangan Pendidikan di Indonesia
Sekolah daring selama pagebluk corona: sinyal internet bapuk, tak punya ponsel, susah mati beli pulsa dan kuota.
Legislator PPP Desak Dana IKN Dialihkan untuk Penanganan COVID-19
Anggaran pembangunan Ibu Kota Negara baru agar dialihkan untuk penanganan COVID-19.
Politikus PDIP Ragukan Data 100 Dokter Gugur karena Corona dari IDI
Rahmad Handoyo klaim dapat data yang berbeda dari Kemenkes bahwa dokter yang meninggal dalam penanganan Covid-19 hanya 32 orang.
DPR Sebut Cakada Langgar Protokol COVID-19, tapi Tanpa Ada Sanksi
Aturan protokol kesehatan untuk calon kepala daerah telah ada dalam peraturan KPU tapi tak disertai sanksi.
Aliansi Mahasiswa & Pers Kampus Kecam Peretasan Tempo.co & Tirto.id
Mahasiswa menilai peretasan yang dialami media massa merupakan ancaman buruk bagi demokrasi di Indonesia.
Mundur-Maju Partai Demokrat Bahas RUU Cipta Kerja Jelang Pilkada
Demokrat diduga melunak terkait isu RUU Cipta Kerja untuk kepentingan Pilkada 2020. Pembacaan ini lekas mereka tepis.
Pencabutan Aturan 'Ganja Tanaman Obat' oleh Mentan SYL Tidak Tepat
Masyarakat sipil protes terhadap Kementerian Pertanian yang mencabut regulasi soal ganja tanaman obat.
Sempat Viral, Mentan SYL Cabut Aturan Ganja sebagai Obat Binaan
Kementan cabut regulasi yang menyebut ganja sebagai salah satu komoditas binaan. Kebijakan ini akan didiskusikan lagi.
Update COVID-19 29 Agustus: Tambah 3.308, Tertinggi Sejak Maret
Penambahan harian kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 3.308, tertinggi sejak Maret lalu.
Risiko Gugatan Grup Hary Tanoe Mengebiri Demokrasi & Tak Masuk Akal
Jika gugatan iNews dan RCTI dikabulkan, sejumlah hal negatif potensial terjadi. Salah satunya media sosial tak lagi demokratis.
Bantuan Pulsa Guru, Siswa & Dosen Rp9 T dari Nadiem, Ini Rinciannya
Siswa, guru, mahasiswa dan dosen akan memperoleh bantuan pulsa dan kuota selama September-Desember 2020.
Maaf Saja Mbak Puan, Buruh Tetap Turun ke Jalan Tolak RUU Ciptaker
Puan menyarankan para buruh tak demo lagi menentang RUU Ciptaker. Para buruh merasa saran tersebut tak perlu diikuti.
Sempat Menarik Anggotanya, Demokrat Kini Ikut Bahas Omnibus Law
Sempat menarik anggotanya, Fraksi Partai Demokrat DPR RI memutuskan untuk ikut ke dalam pembahasan RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Yang Mustahil Terjadi: Giring PSI Eks Nidji Nyapres 2024
Giring Ganesha akan maju di Pilpres 2024. Masalahnya segala syarat yang memungkinkan itu sulit tercapai.