Indeks Tulisan
Pepes Hanya Korban Narasi Elite Prabowo-Sandi?
BPN disebut harus bertanggung jawab, karena ketiga ibu anggota Pepes sudah mengorbankan hidup mereka bagi pilpres.
E-KTP WNA Cina di Cianjur, Komisi II: Mendagri & KPU Harus Jelaskan
Anggota Komisi II Ahmad Baidowi mendesak Kemendagri dan KPU segera memberikan penjelasan soal kabar keberadaan e-KTP milik WNA Cina di Cianjur.
Mengenal Pepes, Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi
Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo Sandi adalah kelompok relawan yang dibentuk di Jakarta. Tiga orang yang disinyalir anggota Pepes baru saja ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.
Fadli Zon: Jangan Terburu-Buru Tetapkan Tersangka 3 Emak-Emak PEPES
Fadli mengatakan apa yang dilakukan oleh tiga emak-emak bukan merupakan kampanye hitam dan masih sering menjadi polemik pembahasan di pemerintahan.
Jokowi Keluarkan 3 Kartu Baru, Fadli Zon: Itu Jurus Lama
Fadli menilai janji Jokowi untuk mengeluarkan tiga kartu tambahan bisa dilihat sebagai upaya Jokowi yang mulai panik dengan keadaan.
Survei Internal Tim Sukses: Cuma Taktik untuk Giring Opini Pemilih
Survei internal yang bertolak belakang dengan survei umum mungkin cuma untuk menyenangkan timses, juga jadi peluru menjatuhkan mental lawan politiknya dan menggiring opini pemilih.
Fadli Zon: Pemegang Konsensi Lahan Paling Banyak di Kubu Jokowi
Fadli Zon mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mau menunggu pengembalian lahan HGU dan konsensi lahan lainnya.
Survei Internal TKN-BPN Dinilai Bisa Saling Jatuhkan Mental Lawan
Klaim kemenangan survei internal oleh TKN Jokowi-Maruf dan BPN Prabowo-Sandiaga dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk menggertak suara lawan politik.
Survei Internal TKN-BPN Dinilai untuk Menyenangkan Para Timses
Klaim kemenangan survei internal dari TKN Jokowi-Ma'ruf Amin dan BPN Prabowo Subianto dinilai hanya untuk menenangkan dan menyenangkan para timses jelang Pilpres 2019.
Soal Camat se-Makassar Dukung Jokowi, TKN: Jika Salah Laporkan Saja
Belasan camat yang berada di Makassar mendeklarasikan diri mereka untuk mendukung 01 Jokowi-Maruf.
BPN Setuju dengan Ombudsman, Pemerintah Harus Buka Informasi HGU
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Ahmad Muzani, mengaku setuju dengan Ombudsman RI yang mendesak pemerintah agar membuka informasi kepemilikan lahan HGU.
BPN Siapkan Laporan ke Bawaslu Soal Camat Makasar Dukung Jokowi
Dukungan politik ke paslon 01 dengan mengatasnamakan sebagai camat di Kota Makasar dinilai melanggar aturan. Hal ini akan dilaporkan BPN Prabowo-Sandi ke Bawaslu.
Kekerasan Wartawan di Munajat 212, Gerindra: Harus Dewasakan Diri
Sekjen Gerindra Ahmad Muzani mengecam keras tindakan kekerasan dan intimidasi kepada wartawan yang terjadi di agenda Munajat 212 di Monas.
Sandiaga Uno Jenguk Ibu Ani Yudhoyono di Singapura Hari Ini
Sandiaga Uno didampingi istrinya Nur Asia Uno dan Mien R Uno, menjenguk Ibu Ani Yudhoyono di Singapura hari ini, Jumat (22/2/2019).
Intimidasi Jurnalis di Acara 212: Pelanggaran UU Pers & Pidana
Keselamatan jurnalis ketika meliput sudah diatur dalam Undang-Undang. Dengan demikian segala kekerasan terhadap mereka patut diproses.
Komisi VIII DPR RI Kecam Kekerasan terhadap Jurnalis di Munajat 212
Anggota DPR RI Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengaku kecewa dan mengecam tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan ke wartawan Detik.com.
LBH Pers: Intimidasi Kerja Wartawan Bisa Termasuk Tindak Pidana
Direktur Eksekutif LBH Pers Ade Wahyudin menyayangkan tindakan kekerasan dan intimidasi terhadap beberapa jurnalis yang sedang meliput di agenda Munajat 212, Kamis (21/2/2019) malam.
Soal Kasus Makam, JIAD Desak Pemkab Mojokerto Jamin Hak Semua Warga
Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) mendesak Pemkab Mojokerto menjamin hak semua warganya dan menyediakan tempat pemakaman memadai bagi masyarakat, termasuk non-muslim.
Dana Bansos Jelang Pilpres, Fadli: Sarat Motif Politik
Fadli Zon menilai cairnya dana bansos yang nominalnya menyentuh Rp15 triliun rupiah sarat kepentingan politik pilpres, menurutnya hal ini sudah sering terjadi.
Klaim Erick Thohir Minta Maaf, Fadli: Dia Sadar Menyerang Personal
Menurut Fadli, penyebutan aset-aset itu masuk dalam ranah personal yang tak bisa diungkap dalam debat.