Felix Nathaniel
Felix Nathaniel, seorang jurnalis berbasis di Jakarta dengan pengalaman lebih dari enam tahun. Saat ini bekerja di Tirto.id. Anda dapat melihat beberapa karya saya di: https://felixnathaniel.journoportfolio.com/. Sebagai seorang penulis berpengalaman, saya telah menghasilkan konten yang kompleks dan bervariasi dengan menggunakan keahlian dalam memperkaya kalimat dan menghasilkan tulisan yang menarik.
Indeks Tulisan
Soal Masjid Terpapar Radikalisme, BIN: Yang Radikal Penceramahnya
BIN mengklarifikasi informasi dari pejabat lembaga itu yang menyebut 41 masjid di lingkungan kantor pemerintah terpapar paham radikal. BIN menyatakan hanya menemukan para penceramah di 41 masjid terindikasi berpaham radikal.
DMI Akui Tak Mampu Maksimal Cegah Penyebaran Radikalisme di Masjid
Pengurus Dewan Masjid Indonesia mengaku tidak memiliki sumber daya memadai untuk mencegah pengaruh radikalisme menyebar ke masjid.
Apa yang Bisa Dilakukan Jokowi untuk Selesaikan Kasus Baiq Nuril?
Jokowi mengklaim dirinya mendukung Baiq Nuril mencari keadilan, tapi dukungan itu dipertanyakan karena Jokowi tak memberikan amnesti.
Bisakah Kasus Baiq Nuril Mendapat Grasi dari Presiden Jokowi?
ICJR mengatakan kasus Nuril tak bisa mendapatkan grasi, tetapi diberikan amnesti.
Dalih Polda Papua Soal Penangkapan Aktivis KNPB Saat Gelar Diskusi
Juru Bicara KNPB Ones Suhuniap mengatakan diskusi yang mereka gelar dilindungi Undang-undang.
Soal Poster Jokowi Pakai Mahkota Raja, Sekjen PDIP: akan Kami Lepas
“Poster-poster tersebut telah kami lepas dan kemudian kami akan pasang poster yang didesain sesuai dengan karakter kepemimpinan dari Pak Jokowi,” kata Hasto.
TKN Tegaskan Remigo Berutu Tidak Kebal Hukum Meski Dukung Jokowi
TKN Jokowi menyatakan Remigo Yolanda Berutu tidak akan mendapat perlakuan khusus dalam menjalani proses hukum di KPK.
TKN Jokowi: Mengapa Kasus Pelecehan Seksual Baiq Nuril Tak Diusut?
"Kenapa tidak materi hukum pelecehan seksualnya itu yang diadili terlebih dahulu?” kata Lena.
PPP Kerap Sandingkan Nama Anies dan Jokowi Saat Kampanye di DKI
PPP mengaku kerap menyandingkan nama Anies dan Jokowi saat berkampanye ke basis pendukung Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Komnas Perempuan Nilai Penahanan Baiq Nuril Layak Ditangguhkan
Komnas Perempuan mendesak penahanan Baiq Nuril ditangguhkan. Penangguhan itu dinilai layak dilakukan karena berkas putusan MA belum diserahkan oleh panitera kepada kuasa hukum Nuril.
Grace Natalie Tolak Perda Keagamaan, TKN Jokowi: Itu Kewenangan PSI
“Itu kewenangannya PSI sendiri, itu keputusan politik sendiri. Kami tidak campur-campur,” ungkap Johnny.
Pandangan PSI Soal Perda Agama: Ditentang MUI, Dibela PGI, Tapi...
PSI berpandangan perda berbasis agama diskriminatif. Pandangan ini sebenarnya punya dasar, meski ditentang MUI.
Sikap PDIP Soal Polemik Perda Syariah antara PSI dan PPP
PDIP tidak mempersoalkan polemik antara PSI dan PPP tentang pemberlakuan Perda Syariah.
Sekretaris TKN Jokowi Percaya Paket Ekonomi XVI Bisa Bantu UMKM
Apa yang disampaikan Hasto berbeda dengan Maruarar yang mengatakan paket kebijakan ekonomi XVI justru mematikan UMKM.
TKN Jokowi: Korupsi Bupati Pakpak Tak Terkait dengan Relawan Kita
Menurut Johnny, TKN tidak merekrut Remigo selaku Ketua Relawan Galang Kemajuan (GK) Jokowi di Sumatera Utara.
Dua Wajah PSI: Menolak Perda Syariah, Mendukung Ma'ruf Amin
Posisi PSI unik--jika tak mau disebut aneh. Mereka anti-perda keagamaan, tapi mendukung cawapres yang tak mempermasalahkan itu.
Waketum MUI: Pernyataan Ketua MUI Sumbar Bukan Sikap Lembaga
MUI membebaskan anggotanya untuk menyampaikan sikap atas isu-isu terkini termasuk Ketua MUI Sumatera Barat Buya Gusrizal Gazahar.
Kenapa Perdebatan Tim Jokowi dan Prabowo Tak Substantif?
Tim Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi saling mengklaim memiliki program kerja yang jelas, tapi mengapa perdebatannya justru tidak substantif?
Motif di Balik Ucapan "Kasihan" Megawati ke Prabowo
Megawati mengaku kasihan dengan Prabowo yang menurutnya dikelilingi para penyebar hoaks. Kubu Prabowo merespons negatif pernyataan itu.
Massa Demo KPU Soal Kesalahan Prosedur Seleksi Komisioner Daerah
Massa menuntut KPU mencabut SK Pelantikan anggota KPU Kabupaten/Kota yang dinilai tak sesuai undang-undang.