Masuk tirto.id
Faesal Mubarok
Faesal Mubarok adalah seorang jurnalis yang telah bekerja di Tirto.ID sejak September 2023. Ia aktif membahas isu-isu yang menarik perhatian seperti ekonomi, sosial dan kebijakan publik. Selain itu, ia berpengalaman sebagai jurnalis di detik.com. Ia memiliki ketertarikan dalam membaca dan menulis, yang mana dalam setiap tulisannya, ia akan memakai bahasa yang mudah dipahami.
Indeks Tulisan
Study Tour Berujung Maut & Perlunya Pengaturan yang Ketat
Kegiatan karyawisata diharapkan dilakukan di setiap sekolah dan menjadi sebuah program yang rutin.
Yusuf Mansur Sebut Tak Punya Utang ke Nasabah Paytren
OJK mencabut izin usaha Paytren karena terbukti tidak memenuhi ketentuan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
Inflasi RI 3 Persen, Airlangga: Lebih Baik dari Afrika Selatan
Airlangga juga menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,11 persen pada April 2024, salah satu yang tertinggi di kawasan ASEAN.
Pemerintah Bakal Bangun 16 PSN Baru Tanpa Pakai APBN
Airlangga Hartarto melaporkan penambahan 16 proyek strategis nasional (PSN) baru pada 2024.
OJK Cabut Izin Paytren Milik Yusuf Mansur
Paytren terbukti melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal.
Iuran BPJS Kesehatan Tak Berubah hingga 1 Juli 2025
Penetapan iuran BPJS Kesehatan dan manfaat akan diputuskan paling lambat 1 Juli 2025.
Penghapusan Sistem Kelas BPJS Kesehatan Bakal Picu Masalah Baru
Timboel Siregar mengatakan pelaksanaan KRIS ke depannya akan menimbulkan masalah baru karena beberapa alasan.
Respons KCI soal Rencana Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek
Beredar kabar bahwa kereta rel listrik (KRL) di Jabodetabek bakal mengalami kenaikan tarif.
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi Belanja APBD
Realisasi APBD di tingkat provinsi dan kabupaten/kota per 30 April 2024 lebih rendah dibanding tahun lalu.
OJK Buka Suara Kondisi Waskita Terancam Delisting dari Bursa
Melihat kondisi WSKT yang tersuspensi oleh BEI, Inarno meminta emiten yang terancam delisting untuk melakukan buyback seluruh saham publik yang beredar.
