Fadiyah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, HoA swastanisasi air antara PAM Jaya dengan Aetra tetap berjalan meskipun Palyja belum bersepakat.

Pemprov DKI, melalui tim tata kelola air akan menemui KPK hari ini (10/5/2019) untuk berkonsultasi tentang posisi Palyja yang tidak kooperatif terkait masalah HoA.

Pemprov DKI Jakarta berencana akan menyampaikan masalah Palyja tidak Kooperatif dalam HoA swastanisasi air ke KPK.

Pemprov DKI melalui tim tata kelola air, akan menyampaikan posisi Palyja dalam privatisasi air di Jakarta, ke KPK serta mendiskusikan kemungkinan penanganan melalui ruang hukum.

Ketua Komisi D DPRD DKI, Iman Satria mengatakan saat ini bukan momen yang tepat untuk membahas Raperda RZWP3K lantaran berbarengan dengan Pemilu 2019.

Pemprov DKI sudah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) ke DPRD.

Sesuai amanat UU 1/2014, para nelayan seharusnya dilibatkan secara total dalam pembuatan perda zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pemprov DKI mengaku, pertemuan dengan KPK yang berlangsung besok tidak berkaitan dengan kasus korupsi.

Pemprov DKI Jakarta dan tim tata kelola air akan menemui KPK Jumat besok untuk membahas soal swastanisasi air.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.