damianusandreas

Jika di tengah jalan ada pembatalan atau tidak ada sosok yang dianggap berkompeten  maju ke tahapan selanjutnya, Zakaria menilai keputusan itu bakal berpengaruh pada Pilpres 2019.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Syarif menyatakan tiga kandidat cawagub pengganti Sandiaga bisa lolos semuanya di fit and proper test, atau bisa pula tidak.

Syarif masih menunggu apakah tiga cawagub DKI Jakarta bisa menyampaikan terobosannya pada malam ini.

“Anggaran sebesar Rp11 miliar itu untuk menertibkan 125 titik reklame besar dan 50 titik reklame sedang pada 2019," kata Yani. 

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada 2018 mencapai 6,17 persen sedikit melambat dibandingkan pada 2017 yang sebesar 6,20 persen.

Target pendapatan daerah dari pajak reklame DKI Jakarta tahun ini bisa mencapai Rp1,05 triliun turun dari tahun lalu Rp1,15 triliun.

Biaya balik nama kendaraan bermotor akan dinaikkan 2,5 persen menjadi 12,5 persen oleh Pemprov DKI Jakarta.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Syarif sendiri sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan tiga kandidat yang diajukan PKS tidak lolos.

Syarif sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan tiga kandidat Cawagub DKI Jakarta yang diajukan PKS tidak lolos.

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menyatakan saat ini merupakan momentum yang tepat bagi pemerintah untuk merevisi aturan tentang remisi.

Serikat pekerja PT Pos Indonesia berharap pihak direksi mau membuka pintu dialog dengan karyawannya, khususnya usai menggelar audiensi dengan Kementerian BUMN.

Menurut Bivitri, lawan politik Jokowi bisa menyerang dengan isu ini karena Susrama adalah mantan caleg dari PDIP, sebuah partai yang juga mengusung Jokowi.

Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat mengaku akan terus mengawal tindak lanjut pengaduan yang diajukan ke Kementerian BUMN setelah demo yang dilakukan kemarin.

Ahli hukum pidana menyebutkan ada kesalahpahaman dalam memaknai pengurangan remisi dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

DPD Gerindra DKI Jakarta menilai wakil gubernur diperlukan untuk melengkapi kekurangan Gubernur Anies Baswedan dalam berbagai peran.

Direksi PT Pos Indonesia dinilai tidak serius dalam mengakomodasi aspirasi para karyawan karena permintaan serikat pekerja untuk melakukan audiensi tidak pernah dikabulkan.

Batalnya pertemuan ini merupakan yang ketiga kalinya.

Para pegawai PT Pos Indonesia menggelar demonstrasi di Jakarta untuk mendesak pemerintah merombak direksi BUMN tersebut.  

Serikat Pekerja PT Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPI KB) menyebutkan aksi demo yang dilakukan selain masalah gaji juga terkait soal kinerja direksi.

Sekitar 1.200 pegawai PT Pos Indonesia (Persero) dari berbagai daerah menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian BUMN, Jakarta.