Bayu Septianto
Bayu Septianto adalah seorang News Editor di Tirto.ID sejak Desember 2018. Mengawal karier di Tirto.id sebagai reporter di bidang polhukam hingga 2019 dan berlanjut diberikan kepercayaan sebagai news editor hingga saat ini. Sebagai seorang News Editor, bertugas mengedit dan menulis berita dan harus memastikan bahwa berita yang akan ditayangkan memiliki kualitas yang baik dan akurat.
Memiliki latar belakang pendidikan S-1 Jurnalistik Fikom Universitas Padjajaran, Saya juga harus memastikan bahwa berita yang ditulis sesuai dengan standar jurnalisme yang baik. Dalam perannya sebagai News Editor, Bayu Septianto harus bekerja dengan cepat dan efisien untuk memastikan bahwa berita yang ditulis dapat dipublikasikan dengan segera. Selain itu juga harus bisa menjalin komunikasi dengan baik kepada reporter.
Indeks Tulisan
PPP Usul RUU Larangan Minum Alkohol hingga UU Ormas Masuk Prolegnas
5 RUU yang diusulkan masuk prolegnas adalah RUU Larangan Minuman Beralkohol, Wisata Halal, Ekonomi Syariah, Perlindungan Anak Yatim dan Anak Terlantar, serta revisi UU Ormas.
Airlangga Temui Senior Partai Golkar Sehari Jelang Munas
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dengan sejumlah senior Partai Golkar sehari jelang Munas.
Alasan Airlangga Hartarto Pede Maju Daftar Caketum Partai Golkar
Airlangga Hartarto mengklaim telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan panitia pemilihan ketua umum Partai Golkar.
Resmi Mendaftar Caketum, Bamsoet Siap Bertarung di Munas Golkar
Bamsoet mengaku mendapatkan banyak rintangan untuk maju menjadi bakal caketum Partai Golkar.
Staf Khusus Jokowi Jangan Hanya Tahu Nyanyian Lagu Setuju
Beberapa kali staf khusus Jokowi melontarkan pernyataan kontroversial. Bagi pengamat, lama-lama mereka hanya akan jadi 'pemanis istana': juru bicara yang membenarkan semua pernyataan presiden.
Pulau Penyengat: Dulu Gudang Ilmu, Kini Naskah Kuno Kurang Terawat
Pulau Penyengat berlokasi di Riau pernah menjadi pusat kajian Melayu Islam yang ternama dan menyimpan naskah-naskah Melayu kuno dan dinobatkan sebagai Kawasan Cagar Budaya Nasional.
Bursa Ketum Golkar, Kubu Airlangga Tantang Bamsoet Mundur dari MPR
Kubu Bamsoet menuding rangkap jabatan Airlangga sebagai Ketua Umum Partai dan Menko Perekonomian menyalahi undang-undang.
Pimpinan DPR Nilai Permenag Sertifikasi Majelis Taklim Berlebihan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai berlebihan adanya sertifikasi untuk majelis taklim.
Komisi VIII Kritik Menag Karena Aturan Sertifikasi Majelis Taklim
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menganggap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 29 Tahun 2019 yang diterbitkan pada 13 November 2019 berlebihan.
Reuni Alumni 212: Tak Relevan dan Prediksi Pesertanya Berlebihan
Reuni 212 sudah tak relevan karena toh Prabowo sudah merapat ke Jokowi.
Penambahan Masa Jabatan Presiden Tak Mendasar, Kata Ahli
Guru Besar Hukum Tata Negara dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Juanda, mengatakan penambahan masa jabatan presiden kepentingan kelompok.
PPP dan PKS Tolak Penambahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode
Penambahan periode jabatan presiden justru akan berpotensi melahirkan sistem oligarki dan pemerintahan yang korup.
Mekanisme Syarat Dukungan 30% Caketum Golkar Ditentukan di Munas
Syarat 30 persen dukungan ini dianggap kubu petahana Airlangga Hartarto harus melalui surat dukungan lebih dulu
Hidayat Nur Wahid Pastikan Diri Hadir Acara Reuni 212
Hidayat meminta tak perlu ada kekhawatiran dari acara tersebut. Ia yakini aksi yang dilakukan kelompok 212 tak pernah buat rusuh lantaran kegiatan murni menyampaikan aspirasi.
Beda Kicauan Twitternya, Gerindra Bantah Dukung "Perilaku LGBT"
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad membantah bila partainya mendukung perilaku Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT).
PPP Sarankan Mendagri Tito Temui Langsung FPI Soal SKT
PPP menilai penerapan khilafah Islamiah yang ada di dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja, bukan merupakan ideologi murni dari FPI.
Gerindra Sarankan FPI Segera Penuhi Syarat Bila Ingin Dapat SKT
Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI sudah habis masa berlakunya sejak 20 Juni 2019.
Staf Khusus Jokowi Digaji Hingga Rp51 Juta per Bulan, Tepatkah?
Sejumlah kalangan menilai gaji Rp51 juta per bulan untuk masing-masing staf khusus Presiden Jokowi--yang sampai dengan saat ini mencapai 12 orang--kurang tepat. Mengapa?
Aminuddin Maruf Sebut Gaji Staf Khusus Rp51 Juta adalah Hak
Salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo, Aminudin Maruf mengaku baru mengetahui dari media kalau ia akan dapat gaji Rp51 juta per bulan.
Staf Khusus Presiden Digaji Rp51 Juta, Politikus PPP Anggap Wajar
Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi menilai wajar staf khusus presiden mendapat gaji Rp51 juta per bulan.