Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

Taspen akan Investasikan Uang Rampasan dari KPK Rp883 M ke SBN

Rony mengatakan, penempatan uang di SBN ini berdasarkan kebijakan dari Menkeu, Purbaya Yudhi Sadewa, terkait efektifitas pengelolaan uang di pasar modal.
Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

KPK Pinjam Rp300 M dari Bank BUMN untuk Tampilkan Uang Taspen

Leo mengatakan, uang pinjaman tersebut dijaga ketat sejak dibawa ke Gedung Merah Putih KPK dan akan langsung dikembalikan ke BNI usai konferensi pers.
Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

KPK Serahkan Rp883 M ke PT Taspen terkait Kasus Investasi Fiktif

Uang tersebut merupakan barang rampasan negara terkait kasus investasi fiktif di PT Taspen.
Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

Menkum Supratman Resmikan 8.563 Posbankum di Jateng

Posbankum diharapkan dapat menjadi alat yang efektif untuk mewujudkan kedamaian di tingkat desa.
Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

KPK Panggil 3 Kepala Distrik soal Kasus Dana Operasional Papua

KPK juga memanggil lima orang saksi lainnya untuk diperiksa di Polda Papua selain memanggil tiga kepala distrik di Papua.
Hukum
Kamis, 20 Nov 2025

KPK Panggil 4 Tersangka Baru Kasus Proyek di Dinas PUPR OKU

KPK belum menjelaskan mengenai materi pemeriksaan yang akan digali dari keempat tersangka tersebut.
Hukum
Rabu, 19 Nov 2025

KPK Bentuk Kedeputian Intelijen, Jadi Mata-Telinga Pimpinan

Setyo beralasan, perusahaan swasta sekali pun memiliki intelijen untuk memantau produk kompetitor agar tidak kalah saing.
Hukum
Rabu, 19 Nov 2025

KPK Tegaskan Stafsus Kementerian/Lembaga Wajib Lapor LHKPN

Kewajiban melaporkan LHKPN ini harus dilakukan demi menjaga integritas serta sebagai salah satu upaya untuk mencegah praktik korupsi.
Hukum
Selasa, 18 Nov 2025

KPK Terima Limpahan Kasus Korupsi Minyak Mentah dari Kejagung

KPK mengklaim telah lebih dulu mengeluarkan Sprindik sebelum Kejagung melimpahkan kasus dugaan korupsi minyak mentah oleh Petral.
Hukum
Selasa, 18 Nov 2025

Setyo Budianto Nilai KUHAP Baru Tak Memengaruhi Kinerja KPK

KPK tetap akan melakukan kajian atas kehadiran KUHAP yang baru disetujui DPR menjadi undang-undang.