Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 28 Nov 2025

Keluarga Sudah Siap Sambut Pembebasan Ira Puspadewi di Rutan KPK

Pihak kuasa hukum dan keluarga meyakini Ira Puspadewi bebas hari ini.
Hukum
Jumat, 28 Nov 2025

KPK Telah Terima Salinan Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi dkk

KPK akan segera memproses rehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Persero, Ira Puspadewi dan dua orang lainnya.
Politik
Kamis, 27 Nov 2025

Syuriah PBNU: Gus Yahya Bisa Ajukan Keberatan ke Majelis Tahkim

Sarmidi mengaskan konflik internal di PBNU dapat diselesaikan melalui Majelis Tahkim.
Sosial Budaya
Kamis, 27 Nov 2025

Jawaban Syuriah PBNU soal Keabsahan Surat Pemecatan Gus Yahya

Hidayat menyebut tidak adanya stempel dalam surat pemecatan Yahya yang beredar terjadi karena manipulasi kewenangan yang dimiliki tim PMO Digital PBNU.
Hukum
Kamis, 27 Nov 2025

Respons KPK soal Narasi Ira Puspadewi dkk Dizalimi di Kasus ASDP

Asep menegaskan Ira Puspadewi dkk telah dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi ini.
Hukum
Kamis, 27 Nov 2025

KPK Pastikan Tidak Salah Tetapkan Pasal di Kasus Korupsi ASDP

Menurut Asep, semua pasal dan penentuan tersangka di kasus korupsi ASDP sudah sesuai undang-undang dan diuji di sidang praperadilan.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

KPK Tunggu Salinan Keppres Prabowo Terkait Rehabilitasi Ira

Budi hanya memastikan KPK masih menunggu salinan Keppres yang akan diantar oleh Kementerian Hukum terkait rehabilitasi eks Dirut ASDP, Ira Puspadewi, dkk.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

ICW Minta Prabowo Setop Intervensi Penegakan Hukum Tipikor

DPR juga diminta untuk membahas undang-undang untuk memberikan batasan bagi Presiden dalam menggunakan hak prerogatifnya.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

KPK Geledah Kantor Pemenang Tender Proyek Monumen Reog Ponorogo

Penggeledahan terhadap PT Widya Satria selaku pemenang proyek itu berkaitan korupsi yang melibatkan Bupati Ponorogo non-aktif, Sugiri Sancoko.
Hukum
Rabu, 26 Nov 2025

KPK Targetkan Bayar Lelang Barang Rampasan Bisa Dicicil di 2026

Mungki menyebut, pimpinan KPK ingin agar kerja sama pembayaran lelang dalam skema cicilan ini tidak hanya dilakukan dengan beragam bank himbara.